Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: KPU Ngomong Saja, Enggak Usah Lapor-lapor Segala

Kompas.com - 04/01/2019, 15:28 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaporkan kasus hoaks surat suara kepada polisi.

Menurut Fahri, KPU juga terkesan membawa-bawa kubu petahana untuk ikut melaporkan kasus ini.

"Misalnya soal twitter tim suksesnya Pak Prabowo, saudara Andi Arief, lalu kemudian direspons secara berlebihan, ngajak Bawaslu lapor polisi, ngajak semua lah gitu termasuk kaya ngajak pertahana gitu, itu enggak boleh," ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Polisi Amankan Dua Orang yang Diduga Viralkan Surat Suara Tercoblos

Fahri mengatakan KPU saat ini merupakan lembaga negara yang paling disoroti. KPU tidak boleh membiarkan ada kesalahpahaman terhadap mereka.

Jika ada pertanyaan seperti yang dilakukan Andi Arief, Fahri mengatakan KPU harus siap menjelaskannya.

"Justru KPU itu harus ngomong apa adanya, terbuka adanya, ngomong saja enggak usah mau lapor-lapor segala," ujar Fahri.

Baca juga: Bawaslu: Kalaupun Ada Pemalsuan Surat Suara, Tak Mungkin Sampai 70 Juta Lembar

Sebelumnya, KPU resmi melaporkan kasus hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos ke Bareskrim Polri.

"KPU sudah bertemu dengan Kabareskrim langsung. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi kepentingan dan keperluannya agar pelaku penyebar hoaks itu bisa segera ditangkap," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Arief mengatakan sejatinya KPU terbuka dengan masukan-masukan atas penyelenggaraan pemilu ini. Jika ada hal yang perlu diluruskan, KPU bisa menjelaskan.

Baca juga: Bukan Surat Suara, Fadli Zon Lebih Khawatir dengan DPT Pemilu

 

Namun caranya bukan dengan menyebar hoaks. Hoaks kali ini juga dia nilai sudah sangat keterlaluan.

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief.

Kompas TV Demokrat memilih mendahulukan kepentingan partai di Pemilu Legislatif. Hal ini memicu saling lempar komentar antara Demokrat dan Gerindra soal janji kedua parpol untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.<br /> <br /> Apa sebenarnya janji yang pernah disepakati kedua partai? Apakah langkah Demokrat makin menunjukkan partai itu setengah hati mendukung capres-cawapres nomor urut 2?<br /> <br /> Simak bahasannya dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com