Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite PAN Ungkap Ada Masalah dalam Seleksi Calon Kepala Daerah yang Diusung PAN

Kompas.com - 28/12/2018, 11:54 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Cyber dan Multimedia Partai Amanat Nasional (PAN) Agung Mozin memutuskan untuk mundur dari partai karena merasa banyak keputusan yang tidak disepakati bersama. Contohnya ketika menentukan calon yang diusung dalam pemilihan kepala daerah.

"Kalau soal pilkada, kader-kader kita bisa dikalahkan oleh orang luar. Karena apa? Ya karena hal-hal yang mungkin bendahara umum yang bisa menjelaskan," ujar Agung ketika dihubungi, Jumat (27/12/2018).

Bendahara Umum PAN Nasrullah sendiri juga sudah memutuskan mundur dari jabatannya. Agung mengatakan sebenarnya hal biasa ketika kader partai harus bersaing dengan orang non-partai dalam mendapatkan rekomendasi pilkada.

Baca juga: Lagi, Elite PAN Mundur karena Tak Cocok dengan Gaya Zulhas Kelola Partai

Untuk menentukan kader atau orang non-partai yang diusung, kata Agung, seharusnya ada pertimbangan tertentu. Misalnya dengan menggunakan hasil survei sebagai indikator pengambilan keputusannya.

"Ketika survei itu keluar ya jadi rujukan bersama secara objektif. Oke, kita enggak ambil kader tetapi mengambil yang hasil survei tertinggi, oke kita bisa sepakati itu," ujar Agung.

"Nah, ini sudah bukan kader, hasil survei tidak tertinggi, tiba-tiba dicalonkan hanya karena ada setoran lebih besar. Kader enggak, hasil survei tinggi enggak, tapi ia dicalonkan ke partai karena membayar mahar ke partai," tambah dia.

Baca juga: Beda Pendapat dengan Zulkifli Hasan, Elite PAN Putuskan Non-aktif

Agung tidak mengungkapkan pilkada mana yang dia maksud. Kata dia, ini hanya salah satu pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme partai di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Padahal, segala proses pengambilan keputusan partai sudah diatur tata caranya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Perbedaan gaya itu manusiawi, tapi apapun gayanya rujukannya kan AD/ART dan pedoman organisasi. Kalau pedoman organisasi AD/ART tidak jadi rujukan dalam mengelola partai, maka di sana akan terjadi perbedaan atau gesekan pendapat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com