Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 2 Bulan Kampanye, Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,2 Persen

Kompas.com - 06/12/2018, 22:35 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) menunjukkan elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung stagnan selama dua bulan masa kampanye.

Berdasarkan hasil survei November 2018, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Peneliti LSI Rully Akbar menilai, elektabilitas yang cenderung staganan karena tidak adanya adu gagasan antara tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Menurut Rully, hingga saat ini tim kampanye pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih berkutat pada isu-isu sensasional dan tidak substantif.

"Akibatnya dua bulan masa kampanye program dikalahkan isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Survei LSI: 70,3 Persen Responden Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Sedang dan Baik

Elektabilitas kedua pasangan, kata Rully, tidak banyak bergerak jika dibandingkan sebelum masa kampanye.

Pada Agustus 2018, LSI mencatat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 52,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 29,5 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,3 persen.

"Pada September dan Oktober kami juga merekam naik turunnya suara kedua kandidat. Namun naik turunnya suara kedua pasangan selama masa kampanye tidak terlalu signifikan," kata Rully.

"Jarak kedua kandidat masih tetap di atas 20 persen dengan keunggulan Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

Rully menilai kedua pasangan calon sebenarnya memiliki program yang diprediksi dapat menambah elektabilitas.

Namun, hingga saat ini pasangan Jokowi-Ma'ruf belum mengampanyekan program secara maksimal. Begitu juga dengan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Seluruh program yang ditawarkan kedua pasangan, tidak ada satupun yang menjadi pembicaraan dan ramai diberitakan oleh media massa.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media online, yakni: hoaks Ratna Sarumpaet, pembakaran bendera, tampang Boyolali, politik sontoloyo, politik genderuwo.

Lalu, 4 tahun kepemimpinan Jokowi, janji Esemka, Game of Thrones Jokowi, Sandiaga lompat makam dan Jokowi gratiskan Suramadu.

"Kedua pasangan capres-cawapres sebenarnya mempunyai program yang disukai dan sangat bisa menambah elektabilitas. Tapi tim kampanye kurang mengangkat program itu," tutur Rully.

Baca juga: Survei LSI: Publik Tahu Program Jokowi-Maruf tetapi Tak Membicarakan

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling.

Jumlah responden yang disurvei sebanyak 1.200 responden.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. LSI menyatakan margin of error survei tersebut berada di angka 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media dan indepth interview. LSI mengklaim dana survei berasal dari pembiayaan mandiri.

Kompas TV Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyambut positif pertemuan antara Ketua Umum PBB dengan Presiden Joko Widodo. Muhaimin berharap pertemuan tersebut dapat menaikkan elektabilitas Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Pernyataan Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Cak Imin disampaikan saat mengikuti acara PKB Jawa Barat Festival di Gedung Olah Raga Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Bagi Cak Imin pertemuan Jokowi - Yusril merupakan sinyal dukungan dan diharapkan dapat mendongkrak suara dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. Cak Imin yakin dengan bergabungnya Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan menambah bobot pemenangan di Pilpres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com