Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bila Terpiilh, Ini Langkah Prabowo-Sandiaga Atasi Defisit BPJS

Kompas.com - 30/11/2018, 15:58 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, dirinya bersama Prabowo Subianto akan mengkaji ulang secara komprehensif soal penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang dinilainya masih belum optimal.

“Kita akan lakukan secara komprehnsif pengkajian ulang, berapa sih yang diperlukan untuk BPJS, karena kita harus hitung betul kemampuan dari pemerintah dan pengelola BPJS lebih baik,” kata Sandiaga saat ditemui di daerah Kapuk, Jakarta Barat, Jumat (30/11/2018).

Bila mendapatkan kepercayaan dari rakyat, tutur Sandi, dirinyanya bersama Prabowo Subianto akan melakukan perbaikan secara menyeluruh dalam sistem BBJS Kesehatan.

Evaluasi dan perbaikan bertujuan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, terutama agar pemberian obat-obatan, kesejahteraan dan gaji dokter tidak “nunggak”.

“Kita akan hitung betul berapa preminya yang harus dihitung. Saya punya pengalaman di bidang keuangan, kita akan kasihkan BPJS sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada rumah sakit dan beli obat,” tutur Sandiaga.

Pihaknya juga akan melihat seberapa kemampuan masyarakat dalam membayar iuran BPJS.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan

“Nanti kita akan lihat berapa kemampuan masyarakat membayar iuran, proses ini belum dibuka secara uji publik,” kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, Pemerintah harus terbuka dan jujur terhadap kemampuan keuangan negara kepada masyarakat.

“Kita sampaikan kita terus terang saja kemampuan negara seperti ini yang ditanggung menengah ke bawah yang menengah ke atas enggak perlu ditanggung atau kelas dua kelas 3 dinaikkan preminya,” sambung Sandiaga.

Kompas TV Hipertensi, Stroke hingga gagal jantung menjadi penyakit yang paling banyak di-klaim melalui fasilitas BPJS Kesehatan. Dengan iuran maksimal Rp 80 ribu per bulan peserta mandiri bisa mendapatkan layanan dengan fasilitas tertentu. Dengan demikian masih perlukah kita mengambil asuransi kesehatan pribadi lagi? Kita sudah bersama perencana keuangan dari zap finance Prita Ghozie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com