Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jokowi, BPJS Kesehatan Defisit karena Banyak yang Tak Bayar Iuran

Kompas.com - 25/10/2018, 19:40 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, defisit yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena banyak yang belum membayar iuran.

"Di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).

Menurut Jokowi, defisit BPJS Kesehatan saat ini hanya terjadi pada kategori non-peserta bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan

 

Sementara, masyarakat miskin yang masuk kategori PBI serta kategori PNS, TNI, Polri tidak mengalami defisit.

"PBI itu sebenarnya tidak defisit. Seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Untuk (kategori) PNS dan TNI/Polri sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang tekor ini yang non PBI," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, penagihan peserta non PBI ke depannya harus lebih dimaksimalkan untuk defisit berkepanjangan di BPJS Kesehatan.

"Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ujar Jokowi.

Sebelumnya, di hadapan para dokter yang hadir pada Muktamar IDI, Jokowi juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan menyubsidi BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 triliun.

"Kami ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan," kata Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Namun, saat ditanya wartawan soal subsidi BPJS itu, Jokowi belum mau bicara banyak.

Jokowi mengatakan, paling tidak, saat ini pemerintah sudah memutuskan menyuntik dana Rp 4,9 triliun untuk menyelamatkan BPJS dari defisit.

"Yang kedua, nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun. Itu saja," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com