Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).

Awalnya, dalam acara itu, Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi terkait defisit BPJS Kesehatan.

Baca juga: Anggota Komisi IX Kritik Pernyataan Jokowi soal BPJS

"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya disini," kata Ilham yang disambut tepuk tangan dari peserta IDI.

Saat menyampaikan sambutan, Jokowi pun menjawab permintaan Ilham itu. Ia mengaku mengetahui persis masalah yang melanda BPJS kesehatan serta solusi untuk mengatasinya.

Kendati demikian, Jokowi tidak mau mengungkapkan solusi itu di atas panggung. Ia mengaku akan bicara secara pribadi dengan Ketum IDI dan Dirut BPJS Fahmi Idris.

"Jadi enggak usah saya jawab disini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya kemana-mana," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.

Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 Triliun.

Baca juga: Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Saat ditanya wartawan usai acara, Jokowi belum mau bicara banyak soal subsidi BPJS yang sempat ia singgung diatas panggung. Jokowi mengatakan, paling tidak saat ini pemerintah sudah memutuskan menyuntik dana Rp 4,9 Triliun untuk menyelamatkan BPJS dari defisit.

"Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun. Itu saja," kata Kepala Negara.