Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung: Kritik Itu Obat Kuat, apalagi dari Calon Presiden

Kompas.com - 28/11/2018, 21:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kritik dari pihak oposisi adalah obat kuat bagi pemerintah.

Maka dari itu, ia pun tak mempermasalahkan berbagai kritik dilontarkan banyak pihak kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Namanya negara kita negara demokrasi, kritik itu obat kuat apalagi dari calon presiden tentunya kita sangat menghormati kritik itu," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Menurut Pramono, jika tak ada kritik dari oposisi justru membuat kondisi menjadi tidak seru. Dikatakan Pramono, menyampaikan kritik sudah menjadi kewajiban bagi pihak oposisi.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

"Pemimpin oposisi apalagi calon presiden dari partai oposisi itu memang wajib mengkritik, kalau tidak enggak seru gitu," katanya.

Pramono mengatakan, kritik tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah. Apalagi jika kritik tersebut bersifat membangun kinerja pemerintah. 

Di sisi lain, kata Pramono, hasil survei soal tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah memuaskan.

"Kalau tingkat kepuasan publik hampir semua survei mengatakan rata-rata kepuasan publiknya di atas 70 persen, itu menunjukkan masyarakat puas dengan performence kerja dari pemerintahan yang ada," jelas dia.

Prabowo kerap mengutarakan kritik yang ditujukan kepada pemerintah terkait berbagai isu misalnya soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kritik terakhir disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara "The World in 2019 Gala Dinner", yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Itu karena korupsi di Indonesia begitu masih dan melibatkan dari pejabat negara, anggota Dewan, menteri hingga hakim.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya.

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Bahkan, menurut dia, para elite di Indonesia selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi di masyarakatnya baik-baik saja khususnya terkait kesenjangan sosial.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menilai kasus korupsi di Indonesia, sangat masif dan merajalela. Prabowo bahkan menyebut, korupsi di Indonesia ibarat penyakit kanker stadium 4.<br /> <br /> Kritikan Prabowo ini disampaikan di forum internasional, The Economist World in 2019, gala dinner di Singapura. Di hadapan 500 CEO, pengusaha dan eksekutif perusahaan internasional, Prabowo berjanji akan mendorong reformasi pemerintah yang bersih dan tidak korup, jika terpilih sebagai presiden. Di Forum The Economist, Prabowo diundang sebagai Ketua Umum Partai Gerindradan calon presiden RI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com