Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

Kompas.com - 28/11/2018, 18:23 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin membuat citra Indonesia buruk lewat pidatonya di Singapura.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sangat parah dan sudah seperti kanker stadium 4.

Menurut Riza, tak ada niatan Prabowo menjelekan negara sendiri, karena negara lain sudah mengetahui terkait masifnya korupsi di Indonesia. 

"Kita bukan menjelekan Indonesia di negara luar. Negara lain itu mohon maaf, tidak kalah hebat, lebih tahu. Negara lain itu punya media, punya intelijen, punya aparat, punya semua, jadi tahu," ujar Riza di kompleks parlemen, Rabu (28/11/2018).

"Hal-hal seperti itu enggak perlu diumpetin, mereka tahu tuh indeks korupsi kita meningkat," tambah dia.

Baca juga: Misbakhun: Pak Prabowo, Apakah Rakyat Indonesia Serendah Itu?

Riza mengatakan, negara lain umumnya melakukan survei ke negara tetangga untuk membuat perbandingan. Riza menyebut, dalam pidatonya Prabowo hanya menegaskan problem yang terjadi di Indonesia.

Masalah itu yang akan dibenahi Prabowo jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

"Inilah masalah Indonesia yang akan diatasi oleh Pak Prabowo karena masalah korupsi ini masalah yang sangat krusial," kata Riza.

Riza mengatakan membereskan masalah korupsi harus dimulai dari pemimpinnya. Menurut dia, pemimpin yang bersih dari korupsi belum cukup. Pemimpin negara itu juga harus tegas terhadap jajaran di bawahnya soal komitmen anti-korupsi.

"Ada pemimpin yang bersahaja mungkin tidak korupsi, tapi membiarkan kroni kroni korupsi, ya ikut bersalah. Jadi pemimpin itu harus berani, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya harus bebas dari korupsi," ujar Riza.

Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pidato Prabowo di Singapura. Menurut dia, Prabowo melecehkan rakyat negeri sendiri melalui forum mancanegara.

Pernyataan Prabowo yang menjadi sorotan adalah soal korupsi di Indonesia yang seperti kanker stadium 4. Kemudian juga soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

"Apakah Pak Prabowo mau bilang bahwa memilih Pak Prabowo karena diberi sekarung nasi? Atau memilih Pak Jokowi diberi sekarung nasi?" ujar Misbakhun.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

"Apakah rakyat Indonesia serendah itu sehingga dengan mudah dibeli dengan sekarung nasi? Ini benar-benar sangat menyakitkan dan memprihatinkan," lanjut dia.

Dari laporan transparency international, skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2017 tak mengelami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni 37. Cuma, di lihat dari sisi peringkat, posisi Indonesia menurun. Pada 2016 Indonesia ada di peringkat 90 dari 180 negara, sementara 2017 di posisi 96. 

Indeks ini menggunakan skala skor 0-100. Skor 0 artinya paling korup, sementara skor 100 paling bersih.  



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X