Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI di Singapura Ini Menangis Ditraktir Jokowi Makan Bebek Goreng...

Kompas.com - 13/11/2018, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SINGAPURA, KOMPAS.com - "Itu yang dadah-dadah, suruh masuk, makan di sini," demikian perintah Presiden Joko Widodo saat sedang santap sore di Rumah Makan Bebek Goreng Pak Ndut, Lucky Plaza, Orchard Road, Singapura, Selasa (13/11/2018).

Kehadiran Presiden Jokowi di Lucky Plaza itu memang menarik perhatian masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang ada di sana.

Mereka mengerumuni Presiden Jokowi untuk menyapa, bersalaman, dan swafoto.

Ketika Jokowi sudah masuk ke dalam rumah makan, mereka tetap menunggunya di luar.

Jokowi kemudian meminta asisten ajudan untuk mengajak para WNI itu masuk dan makan bersama.

"Saya traktir," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Santap Bebek Goreng Pak Ndut Seharga 9,9 Dolar di Singapura

Pernyataan Jokowi itu sempat ditimpali putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang duduk di depan Jokowi.

"Pak Mensesneg yang traktir," ujar Kaesang.

Jokowi hanya tertawa.

Menangis

Sebanyak delapan orang WNI diperbolehkan masuk ke dalam rumah makan.

Salah seorang di antaranya Ida Nurcahyani, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Apartemen Somerset, Singapura.

Ia sampai menangis karena tidak menyangka akan ditraktir oleh Presiden.

"Saking bahagianya," ujar Ida, saat ditanya mengapa ia menangis.

Baca juga: Pulang dari Singapura, Jokowi akan Resmikan Tol Sragen-Ngawi

Ida bersama rekannya, Wiwi Sulandari, awalnya tidak mengetahui kehadiran Presiden Jokowi di Lucky Plaza.

Saat tengah berjalan-jalan, salah seorang pegawai toko di Lucky Plaza memberitahu bahwa ada Presiden RI.

Halaman Berikutnya
Halaman:



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com