Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Catat Kerugian Dampak Bencana Sulteng Menjadi Rp 18,48 Triliun

Kompas.com - 28/10/2018, 19:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, kerugian akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah kian bertambah.

"Kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah sebesar Rp 18,48 triliun per 27 Oktober 2018," kata Sutopo dalam keterangan pers yang diterima Minggu (28/10/2018).

Sutopo mengatakan, jumlah ini lebih besar dari data sebelumnya sebesar Rp 13,82 triliun pada 21 Oktober 2018 lalu. Ia menjelaskan, kerugian akibat bencana di Sulawesi Tengah diperkirakan bisa terus bertambah karena belum semua data kerusakan diselesaikan.

"Dari Rp 18,48 triliun dampak ekonomi akibat bencana tersebut, kerugian mencapai Rp 2,89 triliun dan kerusakan mencapai Rp 15,58 triliun," papar Sutopo.

Ia memaparkan pengertian kerusakan yang dimaksud berupa kerusakan fisik aset, sedangkan kerugian adalah arus ekonomi yang terganggu akibat bencana, seperti pendapatan yang hilang atau biaya yang bertambah akibat bencana pada 5 sektor.

Kelima sektor itu adalah pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor lainnya.

"Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp 18,48 triliun ini berasal dari sektor permukiman mencapai Rp 9,41 triliun, sektor infrastruktur Rp 1,05 triliun, sektor ekonomi Rp 4,22  triliun, sektor sosial Rp 3,37 triliun, dan lintas sektor mencapai Rp 0,44 triliun," kata dia.

Menurut dia, dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman yang paling besar mengingat luas dan masifnya dampak bencana. Sutopo mencontohkan, hampir sepanjang pantai di Teluk Palu, bangunan yang ada rata dengan tanah dan rusak berat.

"Terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 hingga 11,3 meter dengan landaan terjauh mencapai hampir 0,5 km telah menghancurkan permukiman di sana. Begitu juga adanya amblasan dan pengangkatan permukiman di Balaroa dan adanya likuefaksi," ungkapnya.

Berdasarkan sebaran wilayah, kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 8,3 triliun, Kabupaten Sigi Rp 6,9 triliun, Donggala Rp 2,7 triliun dan Parigi Moutong mencapai Rp 640 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com