Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Premium Batal Naik, APBN Akan "Ngos-ngosan"

Kompas.com - 12/10/2018, 11:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sedikit terganggu dengan penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium.

Pada Rabu (10/11/2018), Presiden Joko Widodo membatalkan rencana kenaikan harga Premium yang telah diumumkan Menteri ESDM Ignasius Johan.

"Iya, sedikit megap-megap, sedikit ngos-ngosan," kata Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Politisi PDI Perjuangan Hendrawan SupratiknoKOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno
Namun, lanjut dia, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini APBN masih aman dengan pembatalan kenaikan harga Premium.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

Hendrawa mengatakan, APBN saat ini banyak tersedot untuk beberapa kegiatan seperti perhelatan Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali. 

"Sebenarnya pemerintah kan harus lebih banyak menutup selisih biaya keekonomian dengan harga jual pasarnya (Premium). Jadi bagaimana sekarang, ini kan saku kanan saku kiri. Kalau saku kanannya mau mengeluarkan uang ditaruh di saku kiri," ujar Hendrawan.

Baca juga: Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Sebut Keuangan Pertamina Aman

"Pertamina sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kan pemerintah meminta Pertamina lebih kreatif. Produk mix-nya jualannya diubah. Yang produk nonsubsidi diperbesar porsinya. Yang disubsidi diperkecil," lanjut Hendrawan.

Harga premium batal naik

Sebelumnya diberitakan Pemerintah batal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu (10/10/2018) sore.

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Baca juga: PKS: Tunda Kenaikan Premium, Jokowi Akui Daya Beli Masyarakat Menurun

Agung belum bisa memastikan kapan kenaikan harga BBM tersebut akan dilakukan. "Kita masih menunggu Pertamina melakukan persiapan, jadi kita evaluasi lagi," kata Agung.

Padahal, sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai hari ini dari pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dex series serta biosolar non PSO yang berlaku hari ini sejak pukul 11.00 WIB.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com