Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Siapkan Pengadaan Buoy untuk Antisipasi Tsunami

Kompas.com - 01/10/2018, 11:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera siapkan pengadaan buoy sebagai pendeteksi tsunami.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaannya, menanggapi rusaknya buoy sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia.

"Kami meminta pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan buoy, untuk segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak," kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Ia mengatakan, pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangat mendesak, terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.

Baca juga: BNPB Sebut Buoy untuk Deteksi Tsunami Banyak yang Rusak

Bamsoet juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami.

Ia menyatakan modelling tsunami berguna dalam mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.

Bamsoet menambahkan, melalui Badan Anggaran (Banggar), DPR akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana.

"Intinya untuk anggaran yang sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana," lanjut dia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, buoy, sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan.

Baca juga: Tanpa Buoy, Seberapa Akurat Sistem Peringatan Dini Tsunami Kita?

Padahal, kata dia, alat tersebut sangat strategis dalam upaya mengantisipasi bencana gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami.

Buoy dilengkapi sensor ketinggian muka air berperan mengonfirmasi ketinggian gelombang saat tsunami terjadi pada institusi terkait.

"Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang ya," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

"Detail dan sebagainya bisa ditanyakan kepada BMKG karena yang mengurusi semua terkait Tsunami Early Warning System (TEWS) di Indonesia itu dikoordinir di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)," lanjut Sutopo.

Ia mengatakan, alat deteksi tsunami seperti itu akan menekan potensi tingginya jumlah korban.

Alat tersebut, kata Sutopo, juga akan membantu ketika pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana gempa dan tsunami masih minim.

"Mungkin bisa juga dikembangkan sensor-sensor bawah laut yang ditempatkan di bawah laut. Sehingga bisa disampaikan, kita sangat memerlukan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com