KPU Klaim Data Pemilih Ganda Sudah di Bawah 1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU Viryan Azis optimistis data pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sudah di bawah 1 persen atau tidak sampai 1 juta dari total 187 juta pemilih. 

"Data ganda Insyaallah sudah di bawah 1 persen. Nama pemilih yang mengalami kegandaan itu di bawah satu juta," kata Viryan di kantor KPU, Jumat (14/9/2018).

Hingga H-2 rapat pleno perbaikan DPT, Viryan menyebut, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik terus melakukan pencermatan terhadap data pemilih ganda.

Baca juga: Ketua DPR Minta KPU Segera Bereskan Masalah Data Pemilih Ganda

Pencermatan tersebut dilakukan dimulai dari tiap kabupaten/kota di Indonesia, dilanjutkan dengan pencermatan di provinsi.

Dari 34 provinsi di Indonesia, kata Viryan, hingga hari ini sudah ada 31 provinsi yang merampungkan rapat pleno terbuka terkait penetapan DPT hasil perbaikan.

"Pencermatan bersama penghapusan data ganda yang ditemui sudah dilakukan. Namun masih ada beberapa daerah yang melakukan (pencermatan) di hari ini terkait dengan rekomendasi yang masih diterima, atau proses pengecekan data belum selesai dilakukan," jelas Viryan.

Ia menambahkan, KPU bersama Bawaslu pusat hingga saat ini terus mengikuti perkembangan perbaikan di tiap provinsi.

Ia optimistis, pada saat rapat pleno perbaikan DPT yang digelar 16 September 2018, proses pembersihan DPT dari data pemilih ganda tuntas.

"Ini kan untuk kerja baik, kita ingin menyajikan kepada masyarakat, daftar pemilih yang bersih sehingga pemilih juga senang, dan juga senang partai politik untuk melaksanakan Pemilu 2019," kata dia.

Data pemilih ganda pertama kali diungkap oleh kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Temukan 8.1 Juta Pemilih Ganda

Kala itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) milik KPU.

Oleh karenanya, mereka meminta KPU menunda penetapan DPT hingga bersih dari pemilih ganda. Namun belakangan, kubu Prabowo-Sandiaga menyebut data pemilih ganda mencapai 8,1 juta.