Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Untungkan PKS di Pemilu 2019

Kompas.com - 12/09/2018, 21:14 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby menilai gerakan tagar #2019GantiPresiden membawa keuntungan tersendiri bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, gerakan yang dipelopori oleh kader PKS Mardani Ali Sera ini bisa meningkatkan elektabilitas PKS di Pemilu 2019.

"Menurut saya, kader PKS maupun simpatisan teredukasi dengan tagar #2019GantiPresiden. Saya bilang itu adalah menguntungkan PKS karena (gerakan) itu diasosiasikan oleh PKS," kata Adjie di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Gerindra: Pemerintah Tak Perlu Kebakaran Jenggot Hadapi #2019GantiPresiden

Adjie memaparkan, setiap pemilih yang tak ingin memilih calon presiden Joko Widodo akan terpengaruh dengan tagar tersebut dan memilih partai yang tidak mengusung Jokowi, khususnya PKS.

"Ketika tagar itu muncul, maka itu sebetulnya menguntungkan PKS," paparnya.

Ia juga menuturkan, meskipun tagar #2019GantiPresiden diubah menjadi #2019PrabowoPresiden, tagar baru itu tetap mencerminkan gerakan mengganti kepemimpinan nasional dan tetap terasosiasikan dengan PKS.

"Menurut saya image-nya tetap sama. Ini kan langkah karena masa kampanye, jadi ganti Presiden adalah Prabowo (jadi) Presiden. Jadi tetap menguntungkan PKS," ujarnya.

Baca juga: #2019GantiPresiden, antara Persekusi dan Makar

"Tapi tergantung sejauh mana PKS mengambil peran dalam tagar #2019PrabowoPresiden itu," sambung Adjie.

Kendati demikian, Adjie juga mengingatkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan merebut sebagian efek ekor jas (coattail effect) dari pengusungan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia melihat efek ekor jas dari pengusungan Prabowo-Sandiaga masih didominasi oleh Gerindra.

Sebab, kata Adjie, sosok Prabowo dan Sandiaga terasosiasi kuat dengan Gerindra. Situasi itu akan memaksimalkan posisi Gerindra di Pemilu 2019 nanti.

Dengan demikian, PKS harus mengambil keuntungan elektoral dari pengusungan Prabowo-Sandiaga.

Kompas TV Dalam aksinya massa meminta partai PKS untuk tidak mempengaruhi rakyat untuk kepentingan politiknya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com