Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah yang Dukung Jokowi-Ma'ruf Dapat Posisi Pengarah Teritorial

Kompas.com - 12/09/2018, 18:25 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo Ma'ruf Amin disebut sudah terbentuk di seluruh provinsi, dan mayoritas kabupaten/kota. Kepala Daerah yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mendapatkan posisi.

"Jadi kepala daerah itu akan masuk pada fungsi pengarah teritorial," kata Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding di Sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Karding mengatakan, kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota yang mendukung Jokowi-Ma'ruf idealnya menjadi ketua tim kampanye di daerahnya masing-masing. Namun, aturan tak membolehkan kepala daerah menjadi ketua tim kampanye.

Akhirnya, dibuatlah struktur pengarah teritorial untuk menampung para kepala daerah.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

"Alhamdulillah tim kami hampir 100 persen sudah terbentuk TKD provinsi. Ada satu dua yg belum tapi mereka sudah melakukan konsolidasi. Kabupaten kota otomatis karena kita sudah melakukan konsolidasi sampai ke kabupaten/kota," kata dia.

Karding mengklaim, rata-rata kepala daerah memang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia enggan menyebut berapa jumlah pastinya.

"Ini positifnya berarti bahwa jokowi ini memiliki kerja dan prestasi yang bagus dan ini bukti," ucap dia. 

Baca juga: KPU: Kepala Daerah Bisa Masuk Tim Kampanye, yang Tak Boleh Jadi Ketua Tim

"Kedua, berarti mereka gak mau bertentangan dengan arus bawah. Pasti mereka mendukung karena arus bawah mendukung," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Bahkan, lanjut Kardin, ada juga kepala daerah yang berasal dari parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu yang sudah menyatakan dukungannya adalah kader Demokrat yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, Karding menegaskan bahwa tim Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan pembajakan.

"Saya kira faktanya enggak ada yang membajak. Mereka bergabung dengan kita dengan kerelaan dengan keikhlasan dan inisiatif politik mereka. Jangan lupa mereka ini pemimpin daerah dan gubernur. Memangnya gampang bajak-bajak," kata dia.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com