Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Diminta Tak Hanya Berhitung Menang Kalah dalam Pilpres

Kompas.com - 08/08/2018, 11:08 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan, wacana pemilihan presiden (pilpres) 2019 elitis, hanya dibicarakan kalangan elite untuk mengejar kemenangan semata.

"Pada intinya KIPP memandang parpol dan elite politik Indonesia seyogyanya memikirkan kepentingan bangsa dalam mengajukan calon presiden, tidak menghitung menang kalah semata, karena seharusnya pilpres menjadi proses pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi untuk bangsa Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta di Jakarta, Rabu (8/8/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Figur Cawapres dan Belum Utuhnya Koalisi Parpol Pendukung Prabowo

Menurut dia, ada banyak isu yang harusnya dibahas dalam koalisi sebelum mengajukan nama calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan 2019.

Kesenjangan kemiskinan, korupsi dan berbagai masalah sosial ekonomi dan politik serta konstelasi bangsa Indonesia di dunia internasional harus menjadi pertimbangan dalam pilpres nanti.

Idealnya adalah dengan menghadirkan figur pasangan yang merupakan solusi untuk bangsa Indonesia saat ini ke depan.

Selain itu, lemahnya kepercayaan kepada kelembagaan baik negara maupun kelembagaan lainnya harus menjadi pertimbangan dalam pilpres.

Baca juga: Utak-atik Peta Koalisi Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah Ada Poros Ketiga?

Dengan demikian, calon yang disodorkan adalah tokoh yang mampu untuk membangun kepercayaan sebagai bangsa.

"Wacana pilpres yang nampak lebih elitis ini nampaknya tak dapat menjawab tantangan di atas, sehingga perlu wacana alternatif yang perlu dikedepankan," katanya.

Ia mencontohkan wacana ketimpangan pusat dan daerah, bukan hanya dijawab dengan mengajukan sosok dari daerah, tetapi benar-benar mengangkat isu ketimpangan pusat dan daerah tersebut.

Baca juga: PKS Pastikan Salim Segaf Tak Mundur dari Kandidat Cawapres Prabowo

Misalnya, dengan memajukan tokoh yang peduli terhadap ketimpangan pusat dan daerah serta soal lingkungan hidup yang kualitasnya terus menurun.

"Isu-isu seperti itu seharusnya menjadi bagian pertarungan ide di antara parpol dan para kandidat," katanya.

Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ingin berlaga dalam pemilu 2019 pada 4-10 Agustus 2018 nanti.

Hingga Rabu (8/8) pagi, belum ada satupun kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melakukan pendaftaran.

Pendaftaran akan ditutup pada 10 Agustus 2018 tepat pukul 00.00 WIB.

Kompas TV Pembahasan nama cawapres sampai saat ini belum final dan masih menunggu dari koalisi partai lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com