Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Keseimbangan Oposisi, PAN Disarankan Tetap di Kubu Prabowo

Kompas.com - 08/08/2018, 09:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Presiden Joko Widodo memunculkan spekulasi PAN akan bergabung ke koalisi Jokowi. Terlebih, PAN belum secara tegas mengumumkan arah dukungan di Pilpres 2019.

Ia menilai, jika PAN bergabung ke kubu Jokowi terjadi akan memunculkan ketidakseimbangan kekuatan kubu oposisi. Padahal, kata dia, kompetisi politik yang sehat harus menyeimbangkan kekuatan antara kubu pendukung pemerintah dan oposisi.

"Adalah juga penting untuk tetap menjaga posisi oposisi yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari memperkuat sistem dan kultur demokrasi kita. Peran penguasa harus diimbangi oleh oposisi yang kuat" kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/8/2018) malam.

Oleh karena itu, Ray menyarankan PAN lebih baik berada pada barisan oposisi mengingat kubu Jokowi sudah kuat. Hal itu guna mewujudkan kompetisi Pilpres 2019 yang lebih kompetitif.

"Menguatkan koalisi Jokowi yang memang sudah kuat akan berdampak pada ketidakseimbangan komposisi. Jika PAN misalnya akhirnya merapat ke koalisi Jokowi, kesemarakan pilpres tampaknya akan berkurang," kata Ray.

Baca jugaGerindra Yakin PAN Tetap dalam Koalisi Prabowo

Meskipun memiliki kader yang berada di kabinet Jokowi, Ray menilai rekam jejak PAN selama ini cenderung berlawanan dengan sikap kubu pemerintah. Hal itu semakin terlihat dengan manuver tokoh senior PAN, Amien Rais, yang selama ini selalu mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Bahkan kampanye ganti presiden, mempertebal pandangan ini. Saya rasa, secara langsung sikap politik ini mewabah ke tingkat basis. Dan jika pada akhirnya PAN merapat ke koalisi Jokowi, itu membutuhkan penjelasan etis, moral dan tentu saja politis," kata dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya masih terus berproses dalam memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2019.

“Pokoknya dalam situasi terkait apapun pertama kita masih berproses (arah koalisi Pilpres 2019) hasil belum bisa kita sampaikan ke publik ,”ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/8/2018).

Baca jugaZulkifli Hasan Temui Jokowi, PAN Bantah Merapat ke Koalisi 9 Parpol

Menurut Eddy, nantinya keputusan partai akan ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional PAN. Namun di sisi lain, Ketua DPP PAN Yandri Susanto membantah partainya merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Yandri menanggapi pertemuan ketua umumnya, Zulkifli Hasan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018) sore.

"Enggak ada (merapat ke Jokowi). Kami Insya Allah (mengusung) Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Ia menambahkan, PAN telah lama menjalin komunikasi politik dengan Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2019.

Baca jugaNgabalin: Kalau PAN Malu-malu, Mendingan Enggak Usah Deh, Tutup Pintu Saja...

Ia pun mengatakan kedatangan Zulkifli ke Istana Kepresidenan untuk menemui Jokowi merupakan hal biasa. Sebab, keduanya merupakan pimpinan lembaga tinggi negara, dimana Jokowi seorang Presiden dan Zulkifli Ketua MPR.

"Peta sudah jelas ya, kami insya Allah ke Prabowo kalau dari peta yang ada. Tapi sekali lagi ada syaratnya, yaitu kami tetap mendorong Bang Zul, kami tetap minta ke Pak Prabowo tidak ngambil (cawapres dari) partai lain," lanjut Yandri.

Kompas TV Dalam rakernas pan juga akan membahas hasil rekomendasi Ijtima Ulama serta sejumlah pertemuan politik yang telah dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com