Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

Kompas.com - 06/08/2018, 15:50 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan enam poin Nawacita kedua untuk Presiden Joko Widodo.

Usul itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

"Kami doakan Bapak dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya mendapat berkah, ridho dari Allah SWT. Dan untuk Nawacita kedua kalau bisa kami memberi enam poin masukan," kata Haedar.

Baca juga: Senin Malam, Para Sekjen Partai Koalisi Jokowi Bahas Nawacita Jilid 2

Poin pertama adalah menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, ketuhanan yang maha esa.

"Kami yakin dengan nilai agama yang hidup, bangsa ini akan semakin kokoh," kata Haedar.

Poin kedua, adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. Poin ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

"Kita ingin wujudkan apa yang Pak Jokowi sebut sebagai new economic policy, berbasis keadilan sosial dan mewujudkan pemerataan. Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil, akan jadi modal pemerintah kedepan," ucap Haedar.

Baca juga: Muhammadiyah: Bangsa Jangan Pecah karena Beda Pilihan Politik

Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan. Poin kelima adalah penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global.

"Dan inilah pentingnya restrrukturisasi pendidikan nasional," kata dia.

Poin terakhir, adalah sikap proaktif untuk dunia Islam. Ia berharap Islam menjadi kekuatan Indonesia di samping politik bebas aktif dan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Kompas TV Din Syamsuddin berpesan kepada umat islam untuk tidak terjebak dalam penilaian hitam dan putih kepada calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com