Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asian Games 2018, Wiranto Harap Tak Ada Aksi Demo dan Ujaran Kebencian

Kompas.com - 02/08/2018, 13:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta pihak yang berencana melakukan demo selama pelaksanaan Asian Games 2018 untuk mengurungkan niatnya.

Wiranto berharap masyarakat fokus mendukung keberlangsungan Asian Games 2018.

"Untuk itu saya harapkan teman-teman yang hobinya demo sementara libur dulu, lah. ini event nasional, event kita," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Ia berharap pihak-pihak yang akan berdemo bisa menunda rencananya setelah Asian Games 2018 selesai.

"Kita libur dulu sebulan enggak ada demo, lebih bagus ya. Terus nanti dilanjut lagi. Jadi penonton yang sopan, yang baik," kata dia.

Baca juga: Selama Asian Games 2018, Pemerintah Juga Fokus Amankan Kawasan Wisata

Wiranto juga menyinggung persoalan hoaks dan ujaran kebencian. Ia meminta agar masyarakat mengurangi berbagai kegiatan yang memancing kegaduhan. Sebab, kondusivitas pelaksanaan Asian Games 2018 menjadi tanggung jawab bersama.

"Kalau bisa kita kurangi. Ini event bersama. Mari kita jadikan Asian Games milik bersama," kata dia.

Wiranto memastikan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 hampir mencapai 100 persen.

"Dari hasil rapat yang kita bincangkan tadi. Hampir seluruh keseluruhan baik dari pengamanan, penyelenggaraan, fasilitas sudah hampir mencapai 100 persen. Hampir mencapai titik optimal," kata dia.

Baca juga: Polri Prioritaskan Empat Risiko Keamanan Selama Asian Games 2018

Menurut dia, hingga saat ini sejumlah kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam Asian Games 2018 fokus pada penuntasan hambatan, permasalahan, maupun ancaman keamanan yang belum terselesaikan.

"Untuk itu kita kemudian rapat, sehingga pada saat hari H maka semua hal yang mengganggu pelaksanaan Asian Games dapat dinetralisir semua," kata Wiranto.

"Intinya bahwa kesiapan penyelenggaraan Asian Games ditinjau dari masalah pengamanan penyelenggaraan, penyajian fasilitas pendukung, time schedule, ticketing, penonton, suporter sudah dapat diselesaikan sebaik-baiknya," tutur mantan Panglima ABRI ini.

Kompas TV Mabes Polri meminta masyarakat untuk menaati dan menghormati penerapan ganjil genap di ruas jalan di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com