Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Bukankah Elit Demokrat Bilang Siapapun Koalisinya, AHY Cawapres?

Kompas.com - 26/07/2018, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, semestinya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu mengingkari upaya menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Hal itu disampaikan Baidowi menanggapi bantahan SBY terkait upaya menjadikan AHY sebagai cawapres.

"Adapun Ihwal AHY, bukankah banyak elite Demokrat yang sedari awal selalu bilang bahwa siapapun koalisinya, AHY cawapres," kata Awi, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Demokrat DKI: Cawapres Harus AHY, Capres Tak Mesti Prabowo

Bahkan, kata Awi, ada upaya menyimulasikan nama AHY dengan dipasangkan pada sejumlah capres. Menurut Awi, hal itu merupakan ikhtiar Demokrat untuk menjadikan AHY cawapres.

"Lantas belakangan ada statement soal cawapres AHY bukan harga mati, itu karena dinamika politik yang sepertinya kurang memungkinkan untuk berkeras dengan sikap awal. Semua itu fakta dan bisa ditelusuri di jejak digital yang masih ada," lanjut dia.

SBY sebelumnya mengungkapkan bahwa Partai Demokrat tak ngotot untuk mendapatkan posisi cawapres pendamping Prabowo. Menurut SBY, Partai Demokrat mengharapkan hadirnya calon terbaik.

Baca juga: Demokrat Optimistis AHY Bisa Jadi Cawapres bagi Prabowo

"Saya keluarkan statement, bagi Demokrat cawapres bukan harga mati, yang penting pasangan capres dan cawapres paling tepat dan paling baik dalam lima tahun ke depan, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik," ujar SBY dalam jumpa pers usai pertemuan di kediamannya, Selasa (24/7/2018).

SBY mengungkapkan, sebuah hal yang logis jika setiap parpol ingin agar salah satu kadernya menjadi capres atau cawapres. Akan tetapi, dia memastikan Partai Demokrat tidak bersikeras kadernya wajib menjadi cawapres.

Kompas TV Partai Demokrat menyambut baik penyebutan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu nama cawapres yang dilirik Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com