Demokrat DKI: Cawapres Harus AHY, Capres Tak Mesti Prabowo

Kompas.com - 24/07/2018, 10:26 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 di TPS 17, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/06/2018). Pilkada serentak kali ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 di TPS 17, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/06/2018). Pilkada serentak kali ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat DKI Jakarta telah menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) untuk memberikan masukan kepada pengurus pusat mengenai arah partai berlambang mercy itu di Pilpres 2019.

Hasilnya, Demokrat DKI lebih memilih bergabung dengan kelompok oposisi ketimbang koalisi petahana Joko Widodo.

Berdasarkan dokumen hasil Rakorda yang diterima Kompas.com, Rakorda tersebut merekomendasikan DPP Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan parpol di kelompok oposisi, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Hasil Voting, Mayoritas Pengurus DPP Demokrat Pilih Prabowo Dibanding Jokowi

Dalam dokumen juga disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, di akhir dokumen diberi catatan bahwa AHY wajib sebagai calon wakil presiden. Sebaliknya, Demokrat DKI tidak mewajibkan Prabowo sebagai capresnya.

Ketua DPD DKI Jakarta Taufiqurrahman membenarkan dokumen tersebut. Menurut dia, keputusan untuk bergabung dengan kelompok oposisi diambil secara bulat oleh seluruh pengurus Demokrat DKI.

"Musyawarah mufakat," kata Taufiq saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Voting Demokrat Jabar: Prabowo 96 Persen, Jokowi 4 Persen

Mengenai capres yang tak harus Prabowo, menurut Taufiq, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bisa saja menunjuk tokoh lain.

Misalnya, Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Gerindra, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kan bisa Anies, bisa juga Sandi, atau siapapun figur yang di-endorse Prabowo," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X