Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat DKI: Cawapres Harus AHY, Capres Tak Mesti Prabowo

Kompas.com - 24/07/2018, 10:26 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat DKI Jakarta telah menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) untuk memberikan masukan kepada pengurus pusat mengenai arah partai berlambang mercy itu di Pilpres 2019.

Hasilnya, Demokrat DKI lebih memilih bergabung dengan kelompok oposisi ketimbang koalisi petahana Joko Widodo.

Berdasarkan dokumen hasil Rakorda yang diterima Kompas.com, Rakorda tersebut merekomendasikan DPP Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan parpol di kelompok oposisi, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Hasil Voting, Mayoritas Pengurus DPP Demokrat Pilih Prabowo Dibanding Jokowi

Dalam dokumen juga disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, di akhir dokumen diberi catatan bahwa AHY wajib sebagai calon wakil presiden. Sebaliknya, Demokrat DKI tidak mewajibkan Prabowo sebagai capresnya.

Ketua DPD DKI Jakarta Taufiqurrahman membenarkan dokumen tersebut. Menurut dia, keputusan untuk bergabung dengan kelompok oposisi diambil secara bulat oleh seluruh pengurus Demokrat DKI.

"Musyawarah mufakat," kata Taufiq saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Voting Demokrat Jabar: Prabowo 96 Persen, Jokowi 4 Persen

Mengenai capres yang tak harus Prabowo, menurut Taufiq, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bisa saja menunjuk tokoh lain.

Misalnya, Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Gerindra, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kan bisa Anies, bisa juga Sandi, atau siapapun figur yang di-endorse Prabowo," ujarnya.

Saat ditanya soal sikap Partai Gerindra yang sampai saat ini masih bersikukuh mengajukan Prabowo sebagai calon presiden, Taufiq menolak berkomentar.

"Saya tidak punya kapasitas jawab itu, maaf," ujarnya.

Baca juga: Demokrat: PDI-P Tak Perlu Kaget atas Ketidaktahuannya

DPP Partai Demokrat memang saat ini tengah menampung aspirasi kader dari seluruh daerah, apakah bergabung ke kubu Jokowi atau Prabowo.

Hal ini dilakukan setelah peluang untuk membentuk poros ketiga semakin menipis.

Sebelumnya, sejumlah DPD Demokrat di wilayah lain juga sudah menggelar Rakorda serupa.

DPD Demokrat Jawa Timur lebih memilih merapat ke kubu Jokowi. Namun, ada juga daerah seperti Jawa Barat dimana para kader Demokrat lebih memilih bergabung ke kelompok oposisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Nasional
Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Nasional
Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com