Demokrat DKI: Cawapres Harus AHY, Capres Tak Mesti Prabowo

Kompas.com - 24/07/2018, 10:26 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 di TPS 17, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/06/2018). Pilkada serentak kali ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 di TPS 17, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/06/2018). Pilkada serentak kali ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat DKI Jakarta telah menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) untuk memberikan masukan kepada pengurus pusat mengenai arah partai berlambang mercy itu di Pilpres 2019.

Hasilnya, Demokrat DKI lebih memilih bergabung dengan kelompok oposisi ketimbang koalisi petahana Joko Widodo.

Berdasarkan dokumen hasil Rakorda yang diterima Kompas.com, Rakorda tersebut merekomendasikan DPP Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan parpol di kelompok oposisi, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Hasil Voting, Mayoritas Pengurus DPP Demokrat Pilih Prabowo Dibanding Jokowi

Dalam dokumen juga disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, di akhir dokumen diberi catatan bahwa AHY wajib sebagai calon wakil presiden. Sebaliknya, Demokrat DKI tidak mewajibkan Prabowo sebagai capresnya.

Ketua DPD DKI Jakarta Taufiqurrahman membenarkan dokumen tersebut. Menurut dia, keputusan untuk bergabung dengan kelompok oposisi diambil secara bulat oleh seluruh pengurus Demokrat DKI.

"Musyawarah mufakat," kata Taufiq saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Voting Demokrat Jabar: Prabowo 96 Persen, Jokowi 4 Persen

Mengenai capres yang tak harus Prabowo, menurut Taufiq, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bisa saja menunjuk tokoh lain.

Misalnya, Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Gerindra, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kan bisa Anies, bisa juga Sandi, atau siapapun figur yang di-endorse Prabowo," ujarnya.

Saat ditanya soal sikap Partai Gerindra yang sampai saat ini masih bersikukuh mengajukan Prabowo sebagai calon presiden, Taufiq menolak berkomentar.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Nasional
Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Nasional
Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X