Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes soal SPJ ke Presiden Jokowi, Kepala Desa Malah Dapat Sepeda

Kompas.com - 25/07/2018, 16:09 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang kepala desa mendapatkan hadiah sepeda setelah keduanya melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu terjadi saat Jokowi menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Dalam acara tersebut, Jokowi memberikan pengarahan kepada sekitar 2.200 kepala desa (kades) dari Jawa dan Kalimantan.

Di sela pidatonya, Jokowi bertanya kepada para kepala desa yang hadir, apakah masih mengalami kesulitan dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan dana desa.

"Buat SPJ masih sulit tidak?" tanya Jokowi.

"Suliiit," jawab para kepala desa kompak.

"Coba yang bilang sulit mau kesini," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sekarang Banyak Politisi Kompor, Banyak yang Kemakan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menunjuk salah seorang kepala desa untuk naik ke atas panggung.

Yasmudi, kepala desa asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengeluh kesulitan menyusun SPJ lantaran sangat tebal dan banyak.

Ia mengaku kesulitan merinci SPJ sebanyak itu.

"Kesulitan menggunakan SPJ kaitannya dengan anggaran yang sudah masuk itu terlalu banyak dan tebal sekali. Perinciannya susah sekali," kata Yasmudi.

Baca juga: Jokowi: Kalau Gaji Wali Kota Naik, Bupati, Gubernur, dan Menteri Juga Harus Naik

Jokowi kemudian meminta Yasmudi menjabarkan secara rinci kesulitan yang dimaksud.

Jokowi menjelaskan, sistem SPJ diadakan agar pertanggungjawaban keuangan desa bisa transparan, karena ini menyangkut uang rakyat juga.

"Perencanaan pembangunan di musyawarahkan, penggunaan dana desa harus transparan. Pertanggungjawaban keuangan karena ini uang rakyat uang negara. Saya belum nangkap sulitnya," timpal Jokowi.

Yasmudi mencontohkan situasi ketika desa membeli pasir satu truk dengan total 7 kubik. Ia menyebut, pencatatan pengeluaran pembelian pasir sulit dirinci dalam SPJ.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com