Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes soal SPJ ke Presiden Jokowi, Kepala Desa Malah Dapat Sepeda

Kompas.com - 25/07/2018, 16:09 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang kepala desa mendapatkan hadiah sepeda setelah keduanya melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu terjadi saat Jokowi menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Dalam acara tersebut, Jokowi memberikan pengarahan kepada sekitar 2.200 kepala desa (kades) dari Jawa dan Kalimantan.

Di sela pidatonya, Jokowi bertanya kepada para kepala desa yang hadir, apakah masih mengalami kesulitan dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan dana desa.

"Buat SPJ masih sulit tidak?" tanya Jokowi.

"Suliiit," jawab para kepala desa kompak.

"Coba yang bilang sulit mau kesini," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sekarang Banyak Politisi Kompor, Banyak yang Kemakan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menunjuk salah seorang kepala desa untuk naik ke atas panggung.

Yasmudi, kepala desa asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengeluh kesulitan menyusun SPJ lantaran sangat tebal dan banyak.

Ia mengaku kesulitan merinci SPJ sebanyak itu.

"Kesulitan menggunakan SPJ kaitannya dengan anggaran yang sudah masuk itu terlalu banyak dan tebal sekali. Perinciannya susah sekali," kata Yasmudi.

Baca juga: Jokowi: Kalau Gaji Wali Kota Naik, Bupati, Gubernur, dan Menteri Juga Harus Naik

Jokowi kemudian meminta Yasmudi menjabarkan secara rinci kesulitan yang dimaksud.

Jokowi menjelaskan, sistem SPJ diadakan agar pertanggungjawaban keuangan desa bisa transparan, karena ini menyangkut uang rakyat juga.

"Perencanaan pembangunan di musyawarahkan, penggunaan dana desa harus transparan. Pertanggungjawaban keuangan karena ini uang rakyat uang negara. Saya belum nangkap sulitnya," timpal Jokowi.

Yasmudi mencontohkan situasi ketika desa membeli pasir satu truk dengan total 7 kubik. Ia menyebut, pencatatan pengeluaran pembelian pasir sulit dirinci dalam SPJ.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com