Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Sebut "Nilai Transfer" Lucky Hakim ke Nasdem Rp 5 Miliar

Kompas.com - 18/07/2018, 20:08 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, mantan kader partainya, Lucky Hakim, pindah ke Partai Nasdem karena diberikan uang sebesar Rp 5 miliar.

Zulkifli mengaku mengetahui hal itu dari Lucky melalui pesan singkat. Dari Rp 5 miliar, baru Rp 2 miliar yang ditransfer ke Lucky.

"Kalau Lucky transfer dari lima miliar (rupiah), tapi baru terima dua miliar (rupiah). Dia SMS ke saya. Ada WA-nya (pesan Whatsapp) selain karena PAW (pergantian antarwaktu)," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Nasdem Minta PAN Introspeksi soal Hengkangnya Lucky Hakim

Namun, Zulkifli mengaku tidak mengetahui apakah Nasdem menjanjikan uang itu kepada Lucky.

Ia hanya bisa memastikan Lucky menyampaikan soal transfer itu kepadanya.

"Ya enggak tahu, pokoknya dia bilang ada lah, ada transfernya," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, maraknya kader yang berpindah partai merupakan risiko dari pertarungan bebas.

Baca juga: Lucky Hakim Bantah Dibajak Nasdem dan Dimodali Rp 2 Miliar

Kendati demikian, ia menyayangkan jika kepindahan seorang kader hanya disebabkan oleh uang.

Jika segala sesuatunya diukur dengan uang, kata Zulkifli, maka korupsi masih akan terus merajalela.

"Ya, tentu kalau semua diukur pakai uang, Pilbup uang, Pilgub uang, Pileg uang, pilihan apa-apa uang, ya saya kira kehancuran akan datang, korupsi merajalela. Tidak mungkin berdaulat pangan kalau semua diukur sama uang. Milih juga karena uang, ya sudah jadi lah itu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengklaim Lucky Hakim dibajak oleh Nasdem untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019.

Baca juga: Nasdem Bantah Bajak Lucky Hakim dan Beri Modal Rp 2 Miliar

Bahkan, Yandri mengklaim, Nasdem memodali Lucky dengan uang sebesar Rp 2 miliar.

"Lucky Hakim Saja ke Nasdem kan. mengundurkan diri karena sudah dikasih DP (down payment) sama Nasdem, si Lucky-nya. Berarti kan Lucky-nya mata duitan juga kan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Setahu saya Rp 2 miliar DP-nya. Kalau dari WA-nya yang disebarkan ke kami itu dia DP Rp 2 miliar, terus nanti dikasih lagi logistik atau apa. Itu pengakuan dari Lucky," lanjut Yandri

Namun, Lucky membantah pernyataan Yandri tersebut. Ia mengaku tidak menerima sepeserpun uang dari Nasdem.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com