Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ingatkan ASN Perkuat Integritas Agar Terhindar dari Pusaran Korupsi

Kompas.com - 16/07/2018, 11:24 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga integritasnya agar terhindar dari pusaran korupsi.

Saut menilai selama ini ASN dicitrakan masyarakat sering terlibat pada kejahatan korupsi.

"Asumsi PNS saat ini adalah banyak berbicara atau banyak korupsi, justru stigma tersebut harus dihapuskan," kata dia dalam keterangan resminya, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Larangan Mantan Napi Kasus Korupsi dan Kamuflase Hak Asasi Manusia...

Saut menjelaskan, nilai integritas yang harus dipegang ASN adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

Ia menilai unsur-unsur integritas itu akan menjaga ASN dari pusaran korupsi. Ia juga berharap agar para ASN selalu bekerja dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai upacara peringatan hari Pahlawan di halaman depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Jumat (10/11/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai upacara peringatan hari Pahlawan di halaman depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Jumat (10/11/2017)

 

Saut tak ingin ASN hanya menjadikan semangat antikorupsi sebagai jargon semata.

"Banyak orang menjadi pegawai negeri dengan mendeklarasikan tidak korupsi saja, selain banyak yang juga dapat dilakukan untuk pegawai negeri lebih bermanfaat. Justru dengan pekerjaan sekarang, kita harus buat diri lebih bermanfaat," paparnya.

Baca juga: Jika Ingin Nyaleg, ASN Harus Undur Diri dan Tak Dapat Kembali Lagi

Saut juga menegaskan integritas harus diimbangi dengan kenaikan gaji para ASN. Selain itu, para pimpinan ASN juga harus mendorong penguatan integritas terhadap seluruh jajajarannya.

Integritas ASN juga diharapkan mampu mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih stagnan. Sejak tahun 2016, IPK Indonesia meraih skor 37.

"Jika memang dibanding dengan negara besar lainnya, KPK masih butuh dukungan personal dan infrastruktur. Upaya dan peran ASN dalam menurunkan tingkat korupsi dan menaikkan skor IPK yaitu disiplin dan taat kode etik, kinerja dan loyalitas, pelayanan publik tanpa korupsi," ujar Saut.

Baca juga: Kemenpan RB Belum Terima Laporan 500 ASN yang Diduga Tak Netral

Ia juga berharap agar pembekalan nilai-nilai integritas terhadap para ASN dilakukan sejak awal perekrutan.

Sebab, selama ini penyebab korupsi secara umum adalah lemahnya integritas seseorang serta sikap permisif atas segala tindakan yang mengarah pada korupsi.

Kompas TV Di hari pertama masuk kerja usai cuti lebaran, beberapa ASN Pemprov DKI Jakarta terlambat masuk kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com