Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Untuk Menjadi Kekuatan Besar, Buatlah Korporasi Petani

Kompas.com - 28/06/2018, 21:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, di era modern sekarang petani harus terorganisasi layaknya korporasi.

"Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Buatlah kelompok tani, gabungan kelompok tani," ujar Jokowi dalam acara pembukaan Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Tapi itu pun belum cukup. Untuk menjadi kekuatan besar, buatlah kelompok lebih besar lagi. Kelompok besar gabungan kelompok tani seperti itu sering saya sampaikan, namanya korporasi petani. Harus ada korporasi petani dalam jumlah besar. Kalau swasta bisa, saya meyakini petani juga bisa," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, kesejahteraan petani semakin meningkat dan kebutuhan pangan akan semakin terpenuhi.

Jokowi menjelaskan, meskipun zaman berkembang pesat, namun kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, tidak akan berubah. Manusia, secanggih apa pun, akan tetap membutuhkannya.

Baca juga: Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Oleh sebab itu, Jokowi merasa profesi petani adalah profesi yang strategis untuk mengisi tantangan zaman.

Di sisi lain, kondisi petani, khususnya Indonesia, masih melaksanakan aktivitasnya secara konvensional. Salah satu contohnya, petani masih banyak menjual gabah kering sehingga harga yang didapat tentu rendah.

"Jangan sampai petani kita arahkan terus menjual gabah. Stop itu. Petani harus bisa menjual beras dalam bentuk kemasan. Karena keuntungannya justru ada di situ dan petaninya harus bisa menjualnya sendiri ke konsumen," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi menawarkan program korporasi petani. Melalui sinergi Kementerian BUMN dan perbankan, sebuah manajemen didirikan. Manajemen itu membawahi kelompok-kelompok tani di suatu wilayah.

Petani pun dapat menguasai mata rantai perdagangan padi melalui manajemen itu, mulai dari menanam padi, pemberian pupuk, pembersihan hama, melaksanakan panen, pembersihan gabah, hingga mengemas beras agar siap jual.

"Keuntungan ada di situ, di perdagangannya, keuntungan itu ada di pemasarannya. Kita tidak boleh lagi urusan rutinitas. Urusan pupuk, benih. Sudah berpuluh-puluh tahun itu kita lakukan. Apa ada lompatan kenaikan kesejahteraan? Saya menawarkan mengkorporasikan petani," ujar Jokowi.

Diketahui, korporasi petani pertama, sudah pernah diluncurkan Jokowi di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, awal Juli 2018 lalu.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg. MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

MBB Sliyeg memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan modern sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Kompas TV Kelompok tani di Desa Rengas merupakan salah satu contoh keberhasilan peningkatan hasil panen dengan teknologi ramah lingkungan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com