Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Kompas.com - 07/06/2018, 12:58 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau penggilingan gabah di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat meninjau penggilingan gabah di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian bagi petani di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis (7/6/2018).

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirohim, saya resmikan dimulainya program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian di Sliyeg, Indramayu. Jawa Barat ini," ujar Jokowi.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg.

Baca juga: Hari Kedua di Indramayu, Jokowi Temui Petani dan Santri

MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, ada sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

Baca juga: Bank Mandiri Beri Pinjaman Modal Kerja untuk Petani Mitra Bulog

Jokowi melanjutkan, dalam mata rantai produksi beras, keuntungan paling besar berada pada tahap pascapanen.

Melalui korporasi petani ini, Jokowi berharap petani tidak lagi menjual gabah kering, melainkan bisa mengolahnya hingga menjadi beras kemasan alias siap jual.

Diketahui, MBB Sliyeg memang memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Baca juga: Pemerintah Segera Bentuk Korporasi Petani

Berdasarkan perhitungan, padi yang diproduksi melalui MBB Sliyeg ini bisa mencapai 54.000 ton per tahun dari lahan sawah seluas 4.384 hektare.

"Kalai petani bisa berjualan beras sendiri, di sana lah petani mendapatkan keuntungan. Tidak lagi lewat tangan kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Petani enggak akan dapat apa-apa kalau seperti ini," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, akan mengevaluasi korporasi petani MBB Sliyeg selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

Baca juga: Startup Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Apabila model bisnis baru ini menguntungkan bagi petani, maka ia akan menerapkan model bisnis serupa di kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia.

"Saya akan ikuti 6 bulan sampai 1 tahun, petani ini untung atau enggak? Kalau petani bilang, Pak enggak usah dilanjutkan, Pak, ya mendingan ditutup saja ini. Tapi kalau petani bilang ada keuntungan besar, nah ini yang kita cari. Saya akan mengikuti model ini di seluruh Tanah Air untuk mengorganisir petani," ujar Jokowi.

Kompas TV Hingga tahun 2018 penyerapan gabah, beras dalam negeri yang dilakukan oleh bulog sebesar 678.238 ton gabah beras.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X