Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudi Latif Mundur, Politisi Golkar Soroti Anggaran BPIP

Kompas.com - 09/06/2018, 09:02 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disoroti sejumlah pihak. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menduga pengunduran diri Yudi terkait dengan anggaran BPIP.

"Saya melihat bahwa memang kalau dilihat dari paparan beliau, bisa jadi disebabkan karena anggaran," kata Ace ketika ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ace memandang, penganggaran BPIP hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Yudi sudah bekerja sebagai Kepala BPIP selama lebih dari satu tahun.

"Dari mulai UK-PIP ke BPIP akan memerlukan kepastian anggaran," kata Ace.

Adapun, Ace juga memandang kinerja Yudi sebagai Kepala BPIP sudah sangat luar biasa. Yudi, tutur Ace, sangat serius melakukan sosialisasi ideologi Pancasila.

Baca juga: Presiden Hargai Keputusan Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Pada saat bersamaan, anggaran BPIP untuk tahun 2018 yang hingga saat ini belum turun pun disoroti banyak pihak.

BPIP, kata Ace, memerlukan daya juang yang tinggi sehingga persoalan anggaran tidak menjadi masalah.

Meski demikian, Ace menilai Yudi memiliki hak untuk mundur sebagai Kepala BPIP. Akan tetapi, tugas BPIP harus tetap berjalan pula.

"BPIP harus tetap berjalan tentang pembinaan ideologi Pancasila," ucap Ace.

Dalam pernyataan yang diunggah pada akun Facebook-nya, Yudi mengungkapkan dirinya pamit sebagai Kepala BPIP. Menurut dia, selama setahun terakhir, terlalu sedikit yang telah dikerjakan BPIP untuk persoalan yang besar.

Ia pun menyoroti anggaran kerja BPIP yang belum turun hingga saat ini untuk tahun 2018. Adapun pada tahun 2017 lalu, anggaran baru turun pada November 2017, sehingga BPIP hanya memiliki waktu sebulan untuk menggunakan anggaran negara.

Kompas TV Istana sebut Yudi Latif mengirimkan surat mundur dari BPIP ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com