Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Anggap BPIP Perlu Dipimpin Figur yang Selevel Yudi Latif

Kompas.com - 08/06/2018, 16:24 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri dari posisinya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menganggap perlu orang yang mumpuni untuk memimpin BPIP sepeninggal Yudi Latif.

"Tentu harus dicarikan figur-figur lain yang betul-betul, kira-kira yang kapasitasnya mendekati sama atau bahkan sama," kata Moeldoko di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Belum Baca Surat Pengunduran Diri Yudi Latif sebagai Kepala BPIP

Apalagi menurut Moeldoko, kapasitas Yudi Latif banyak diakui oleh berbagai pihak.

"Kemampuan beliau untuk mengarusutamakan Pancasila, beliau memiliki background yang luar biasa tentang pemahaman terhadap Pancasila," terang dia.

Kepala Staf Presiden Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (11/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Staf Presiden Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Kata Moeldoko, saat ini pengarusutamaan Pancasila perlu terus dilakukan sebagai sebuah prioritas bangsa di tengah kondisi sepertti sekarang ini.

"Saat ini pancasila sungguh diperlukan, kita lagi kering pemahaman ideologi, kita lebih mengagungkan ideologi lain," kata dia.

Baca juga: Kolega Yudi di BPIP Akan Tanya Alasan Mundur Yudi Latif

Moeldoko juga mengaku tak tahu alasan sesungguhnya yang mendasari Yudi Latif mengambil sikap untuk melepaskan jabatannya.

"Saya pribadi tidak tahu alasannya, belum berkomunikasi dengan beliau. Saya juga kaget itu, saya juga kaget," ujar Moeldoko.

Meski beberapa waktu lalu dirinya pernah dua kali bertemu Yudi Latif dalam sebuah diskusi yang digelar di kantor KSP.

"BPIP membicarakan bagaimana ini Pancasila bisa segera disosialisasikan dengan baik, dengan berbagai metode, media dan lain-lain, itu pertemuan kami terakhir dengan beliau," kata dia.

Baca juga: Kabar Pengunduran Diri Yudi Latif Kagetkan Koleganya di BPIP

Sebelumnya, Yudi mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial Facebook dengan pernyataan berjudul "Terima Kasih, Mohon Pamit".

Menurut Yudi, transformasi UKP-PIP menjadi badan membawa perubahan pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga serta hubungan antara dewan pengarah dan pelaksana.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian Yudi dalam pernyataan tersebut.

Baca juga: Yudi Latif Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala BPIP

UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.

Kompas TV Istana sebut Yudi Latif mengirimkan surat mundur dari BPIP ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com