Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Ini Pengamanan di Lapas "Super Maximum Security" untuk Teroris

Kompas.com - 31/05/2018, 14:06 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya tengah menyelesaikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karanganyar, Nusakambangan.

Lapas tersebut berkategori super maximum security dan dikhususkan bagi narapidana (napi) terorisme.

Yasonna menjelaskan, ada perbedaan standar pengamanan pada lapas dengan keamanan superketat tersebut.

Salah satunya adalah penempatan satu orang napi di satu sel alias one person one cell.

Baca juga: Lapas Super Maximum Security Karanganyar Ditargetkan Rampung Akhir 2018

Adapun lapas yang sudah menerapkan standar pengamanan superketat saat ini adalah Lapas Pasir Putih. Lapas tersebut kini menampung sekitar 126 napi terorisme.

"Di sana satu orang satu sel, one person one cell. Itu berlapis pengamanannya, baik bloknya maupun sekelilingnya," ujar Yasonna di kantornya di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Ia mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengacak sinyal telepon seluler.

Dengan demikian, napi yang berada di dalam lapas tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.

Baca juga: Kepala BNPT: Napi Teroris di Mako Brimob Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

Yasonna menjelaskan, Lapas Karanganyar di Nusakambangan adalah lokasi yang tepat untuk menempatkan napi terorisme.

Pasalnya, lokasinya cenderung jauh dari keramaian sehingga tidak jadi masalah apabila sinyal telepon seluler diacak.

"Pengalaman kita kalau misalnya di beberapa tempat yang dekat dengan penduduk kita jam (acak sinyal telepon seluler), penduduk bisa komplain. Maka Nusakambangan jadi tempat yang tepat dan baik untuk itu," ujar Yasonna.

Di samping itu, akses untuk masuk ke dalam lapas juga dijaga dengan pengamanan berlapis. Pengamanan dilakukan oleh personel Polri maupun TNI.

Akses untuk bertamu dibatasi sehingga tamu tidak bertemu secara fisik dengan napi. Yasonna menjelaskan, ada semacam pembatas antara tamu dengan napi.

"Penjagaan 24 hours (jam) CCTV. Betul-betul dijaga dengan baik," terang Yasonna.

Berdasarkan data Kemenkumham, saat ini jumlah napi teroris tercatat sebanyak 432 orang dan 94 tahanan. Mereka tersebar di 115 lapas dan 2 rutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com