Kompas.com - 31/05/2018, 13:37 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani kerja sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Kamis (31/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani kerja sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya saat ini dalam proses menyelesaikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karanyar, Nusakambangan.

Lapas tersebut berkategori super maximum security alias pengamanan superketat, yang dikhususkan bagi narapidana terorisme.

"Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang dalam proses penyelesaian Lapas Karang Anyar," kata Yasonna di kantornya di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Yasonna menuturkan, lapas tersebut dibuat dengan fasilitas dan fitur-fitur keamanan yang sangat canggih. Ia menargetkan pembangunan lapas tersebut rampung pada akhir tahun 2018 ini.

"Mudah-mudahan selesai akhir tahun. Itu betul-betul state of the art, sangat baik, sangat canggih kami buat," ucap Yasonna.

Ia menyebut, pihaknya membangun Lapas Karanganyar dengan kapasitas 520 orang narapidana. Adapun saat ini napi-napi terorisme banyak ditempatkan di Lapas Pasir Putih yang berkapasitas 126 orang napi.

Yasonna menambahkan, napi-napi terorisme yang sebelumnya berada di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat masih berada di Lapas Batu, Nusakambangan. Adapun aslinya, Lapas Batu diperuntukkan bagi napi bandar narkoba.

Dengan demikian, untuk sementara para napi bandar narkoba dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Napi terorisme untuk sementara ditempatkan di Lapas Batu hingga pembangunan Lapas Karanganyar selesai.

"Seharusnya Lapas Batu itu untuk bandar narkoba. Terpaksa kami mengalah dulu buat sementara, bandar narkoba kita masukkan ke (Lapas) Gunung Sindur," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X