Kementerian/Lembaga Diminta Deteksi Pegawai yang Anut Paham Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan deteksi dini ada atau tidaknya pegawai yang menganut paham radikalisme dan terorisme.

"Diharapkan masing-masing kementerian melakukan langkah asesmen lagi, sampai sejauh mana tingkat paparan ideologi radikalisme dan terorisme. Entah pegawainya, entah apanya," ujar Suhardi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Sehingga ada produk masing-masing kementerian lembaga untuk mengevaluasi diri masing-masing," lanjut dia.

Baca juga: Kepala BNPT Tak Sepakat jika Program Deradikalisasi Dianggap Gagal

Tentang arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas yang memberi instruksi untuk membersihkan lembaga pendidikan di Indonesia dari ideologi radikalisme dan terorisme, Suhardi mendukung hal itu.

Namun, ia mengatakan bahwa lembaga pendidikan hanyalah salah satu lembaga pada pemerintahan yang telah disusupi ideologi radikalisme dan terorisme.

"Kalau pendidikan kan khusus di Kementerian Pendidikan. Tapi kan ya tidak menutup kemungkinan paham-paham itu tidak hanya di pendidikan. Kementerian yang lain juga. Namanya juga ideologi dan pemahaman," ujar Suhardi.

Baca juga: Inilah Kasus Ujaran Kebencian yang Melibatkan PNS dan Pegawai BUMN

Ia pun mencontohkan Jepang yang memiliki kurikulum pendidikan perilaku semenjak anak mengenyam bangku sekolah dasar. Hal-hal seperti itulah yang juga seharusnya digalakkan di Indonesia.

"Di Jepang itu, dari kelas 2 SD mereka diajarkan berperilaku baik, etika menghadapi orangtua, guru, termasuk soal nasionalisasi dan itu tidak ditinggalkan. Kalau mereka hanya dikasih matematika saja, memang pintar, tapi nanti tidak punya moral," lanjut Suhardi.

Diberitakan, seorang karyawan PLN diduga kuat menjadi pemodal dua terduga teroris berinisial AA (39) dan HK (38).

Baca juga: Lembaga Pemerintah dan BUMN Diminta Bersih-Bersih Pegawai Radikal

AA dan HK adalah dua dari tujuh terduga teroris asal Sumatera Selatan yang berencana menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Namun, keduanya ditangkap terlebih dahulu oleh Densus 88 Antiteror, Selasa (15/5/2018) kemarin. Sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan.

Informasi mengenai ada karyawan PLN yang menjadi donatur diungkapkan AA dan HK sendiri.

"Mereka mengakunya dimodali orang yang bekerja di BUMN untuk menyerang Mako Brimob. Tapi masih kami telusuri," ujar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Selasa.