Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai BUMN Diduga Donatur Teroris, Rini Soemarno Mengaku Belum Tahu

Kompas.com - 16/05/2018, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku belum mengetahui ada karyawan BUMN yang diduga oleh kepolisian menjadi donatur kegiatan terorisme.

"Wah, saya belum tahu itu, terus terang. Saya belum mendapat laporannya," ujar Rini ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Meski demikian, Rini mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

"Saya ingin itu diproseslah," lanjut dia.

Baca juga: Seorang Karyawan BUMN Disebut Jadi Pemodal Terduga Teroris

Di internal sendiri, Rini belum bisa berkomentar banyak lantaran ia belum mendapat laporan lengkap mengenai hal pitu.

Namun, apabila proses di Polri menunjukkan yang bersangkutan benar-benar menjadi penyandang dana kegiatan teorisme, Rini memastikan, akan ada sanksi bagi pegawai tersebut.

"Kita benar-benar pelajari dan memang itu satu hal yang melanggar hukum. Pasti akan ada tindakan tegas," ujar Rini.

Baca juga: Polisi: Tidak Ada Baku Tembak dalam Penangkapan Terduga Teroris di Tangerang

Saat ditanya apa sanksi yang kemungkinan dikenakan bagi pegawai BUMN apabila dia terbukti menjadi donatur kegiatan terorisme, Rini menjawab, "lihat saja nanti."

Diberitakan, seorang karyawan PLN diduga kuat menjadi pemodal dua terduga teroris berinisial AA (39) dan HK (38).

AA dan HK adalah dua dari tujuh terduga teroris asal Sumatera Selatan yang berencana menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Baca juga: 2 Lokasi Penangkapan Teroris di Tangerang Berjarak 1 Km

Namun, keduanya ditangkap terlebih dahulu oleh Densus 88 Antiteror, Selasa (15/5/2018) kemarin. Sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan.

Informasi mengenai ada karyawan PLN yang menjadi donatur diungkapkan AA dan HK sendiri.

"Mereka mengakunya dimodali orang yang bekerja di BUMN untuk menyerang Mako Brimob. Tapi masih kami telusuri," ujar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Selasa.

Kompas TV Pemerintah harus teliti terhadap WNI yang pernah ke Suriah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com