Kepala BNPT Tak Sepakat jika Program Deradikalisasi Dianggap Gagal

Kompas.com - 17/05/2018, 19:19 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius ketika ditemui di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius ketika ditemui di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Suhardi Alius tak sepakat jika program deradikalisasi yang dijalankan saat ini dianggap gagal dan perlu dievaluasi.

"Ini ada salah persepsi, mungkin tak mengerti betul apa yang dikerjakan BNPT," ujar Suhardi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Suhardi, fokus deradikalisasi BNPT menyasar narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dan mantan napi terorisme di luar lapas.

Baca juga: Kepala BNPT: Napi Teroris di Mako Brimob Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

"Itu yang menjadi fokus BNPT. Kenapa? Mereka kan sudah pernah melakukan," ujar Suhardi.

Tak hanya untuk napi dan mantan napi terorisme, kata Suhardi, program deradikalisasi juga menyasar keluarga mereka.

"Kenapa? Mereka itu juga orang-orang yang radikal tapi tidak melaksanakan. Nah, fokusnya di situ," kata Suhardi.

Sedangkan, kata Suhardi, untuk masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme, kata Suhardi, BNPT telah menyiapkan program kontraradikalisasi.

"Itu di semua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ada, 32 FKPT di seluruh Indonesia. Semua kita sebar supaya masyarkat punya daya tahan," kata dia.

Berbeda, pengamat terosime, Al Chaidar menganggap program deradikalisasi BNPT gagal dan dievaluasi. Sebab, berbagai serangan aksi teror masih terjadi akhir-akhir ini.

Baca juga: Polisi Masih Cari Format Terbaik untuk Program Deradikalisasi

"Perlu dievaluasi program deradikalisasi yang terbukti gagal," ujar Al Chaidar melalui pesan singkatnya, Kamis (17/5/2018).

Tak cuma itu, ia juga menganggap manajemen rumah tahanan dan lapas untuk para narapidana terorisme juga perlu dievaluasi.

Tujuannya tak lain adalah untuk menghindari kejadian serupa seperti kerusuhan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat beberapa lalu.

"Perlu dievaluasi manajemen rutan dan lapas. Karena narapidana terorisme adalah extra ordinary crime," kata Al Chaidar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X