Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Tak Sepakat jika Program Deradikalisasi Dianggap Gagal

Kompas.com - 17/05/2018, 19:19 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Suhardi Alius tak sepakat jika program deradikalisasi yang dijalankan saat ini dianggap gagal dan perlu dievaluasi.

"Ini ada salah persepsi, mungkin tak mengerti betul apa yang dikerjakan BNPT," ujar Suhardi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Suhardi, fokus deradikalisasi BNPT menyasar narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dan mantan napi terorisme di luar lapas.

Baca juga: Kepala BNPT: Napi Teroris di Mako Brimob Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

"Itu yang menjadi fokus BNPT. Kenapa? Mereka kan sudah pernah melakukan," ujar Suhardi.

Tak hanya untuk napi dan mantan napi terorisme, kata Suhardi, program deradikalisasi juga menyasar keluarga mereka.

"Kenapa? Mereka itu juga orang-orang yang radikal tapi tidak melaksanakan. Nah, fokusnya di situ," kata Suhardi.

Sedangkan, kata Suhardi, untuk masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme, kata Suhardi, BNPT telah menyiapkan program kontraradikalisasi.

"Itu di semua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ada, 32 FKPT di seluruh Indonesia. Semua kita sebar supaya masyarkat punya daya tahan," kata dia.

Berbeda, pengamat terosime, Al Chaidar menganggap program deradikalisasi BNPT gagal dan dievaluasi. Sebab, berbagai serangan aksi teror masih terjadi akhir-akhir ini.

Baca juga: Polisi Masih Cari Format Terbaik untuk Program Deradikalisasi

"Perlu dievaluasi program deradikalisasi yang terbukti gagal," ujar Al Chaidar melalui pesan singkatnya, Kamis (17/5/2018).

Tak cuma itu, ia juga menganggap manajemen rumah tahanan dan lapas untuk para narapidana terorisme juga perlu dievaluasi.

Tujuannya tak lain adalah untuk menghindari kejadian serupa seperti kerusuhan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat beberapa lalu.

"Perlu dievaluasi manajemen rutan dan lapas. Karena narapidana terorisme adalah extra ordinary crime," kata Al Chaidar.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun dibuat gemas dengan kinerja anggota dewan yang tidak kunjung merampungkan revisi undang undang anti-terorisme.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com