Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Pengamanan di Mako Brimob Diperketat

Kompas.com - 09/05/2018, 15:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai pengamanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok perlu diperketat.

Hal itu disampaikan Agus menanggapi kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob antara narapidana teroris dengan polisi.

Apalagi, kata Agus, kerusuhan antara narapidana teroris dengan polisi di Mako Brimob pernah terjadi sebelumnya, tepatnya November 2017.

"Karena ini sudah terjadi dan sudah pernah ada juga hal yang terjadi tentu pengawasan harus ditingkatkan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Baca juga : Wiranto Sebut Ada Korban Tewas Terkait Kerusuhan di Mako Brimob

Bahkan, kata Agus, jika diperlukan tambahan anggaran untuk peningkatan penjagaan Mako Brimob, Polri tak boleh ragu untuk menambahnya.

Sebab, bisa saja peningkatan pengamanan Mako Brimob membutuhkan penambahan personel dan persenjataan.

Ia pun meminta Komisi III DPR bersama Polri membahas permasalahan ini agar tak terulang lagi ke depannya.

"Untuk itu perlu dibicarakan, perlu diralapatkan dengan Komisi III DPR untuk melengkapi atau memperkuat struktur dari pengawasan. Karena bisa saja personilnya kurang, kalau personil kurang kan anggarannya harus ditambah," lanjut dia.

Baca juga : Tanggapan Wapres Kalla Terkait Kerusuhan di Mako Brimob

Seperti diketahui, terjadi keributan di dalam rutan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam. Beberapa petugas terluka dalam insiden ini.

Sementara itu, belum diketahui pasti apakah ada yang terluka dari pihak tahanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden tersebut berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian karena masalah makanan.

Ada pihak keluarga narapidana terorisme yang sedang berkunjung menolak pemeriksaan atas makanan yang dibawanya.

Padahal, sesuai prosedur, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

Kompas TV Enam jenazah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com