Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Mandek karena Tersandera Kasus E-KTP, Golkar Tak Khawatir

Kompas.com - 09/05/2018, 09:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak khawatir dengan elektabilitas partainya yang mandek lantaran tersandera kasus e-KTP.

Hal itu disampaikan Airlangga menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan elektabilitas Golkar stagnan lantaran tersandera citra buruk Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP.

"Bagi Partai Golkar ini kan bukan pemilu hari ini, ini baru snapshot, dan ini ada 11 bulan memperbaiki citra ke depan," kata Airlangga saat ditemui di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Selasa (8/5/2018) malam.

Baca juga: Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

Ia mengatakan, Golkar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi citra buruk tersebut.

Beberapa di antaranya ialah membangun citra Golkar sebagai partai bersih.

Salah satu caranya dengan mengeluarkan maklumat agar Fraksi Partai Golkar di DPR tak memanfaatkan jabatan untuk korupsi.

Ia meyakini pengaruh citra buruk kasus e-KTP kepada partainya ada batasnya sehingga akan berakhir pada waktunya.

"Saya rasa dalam survei juga dijelaskan bahwa pengaruh kasus itu ada batasnya. Tentu ke depan kami sudah melakukan langkah-langkah agar Golkar bersih dan ketua fraksi sudah membuat edaran yang tegas melarang pemanfaatan hak yang tak diizinkan," lanjut Airlangga.

Baca juga: Survei Indikator: Perindo Diprediksi Masuk Parlemen, Golkar Digusur Gerindra

Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Mei 2018.

Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Partai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.

Kompas TV Apakah gerakan tagar bisa berampak pada elektabilitas para calon presiden yang akan berlaga pada 2019?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com