Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

Kompas.com - 08/05/2018, 18:25 WIB
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa usai memaparkan hasil survei, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAPeneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa usai memaparkan hasil survei, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA pada Mei 2018. Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Parai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.

Baca juga: Elektabilitas Disalip Gerindra, Golkar Sebut Kompetisi Makin Berat

Berdasarkan survei LSI Denny JA, sebanyak 5,3 persen pemilih Golkar yang mengikuti pengadilan Setya Novanto menyatakan tidak akan memilih Partai Golkar. Sementara, 84,5 persen menyatakan tetap memilih dan 10,2 persen tidak menjawab.

Meski begitu, elektabilitas Partai Golkar masih di kisaran 15 persen. Hal ini, menurut Ardian, karena Partai Golkar masih dikenal dengan program-programnya.

Program itu yakni sembako murah, lapangan kerja tersedia, rumah terjangkau hingga teknologi untuk keadilan dan kesejahteraan.

"Jadi jawaban kenapa Golkar masih bisa bertahan di urutan kedua karena Golkar karena memiliki empat program unggulan ini. Namun tingkat pengenalan program ini kurang dari 15 persen," kata Ardian.

Baca juga: Survei "Kompas": Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas

Survei LSI Denny JA dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.200 responden menggunakan kuesioner pada 28 April - 5 Mei 2018.

Metode sampling-nya yakni multistage random sampling. Sementara itu margin of error plus minus 2,9 persen.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X