Elektabilitas Mandek karena Tersandera Kasus E-KTP, Golkar Tak Khawatir

Hal itu disampaikan Airlangga menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan elektabilitas Golkar stagnan lantaran tersandera citra buruk Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP.

"Bagi Partai Golkar ini kan bukan pemilu hari ini, ini baru snapshot, dan ini ada 11 bulan memperbaiki citra ke depan," kata Airlangga saat ditemui di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Selasa (8/5/2018) malam.

Ia mengatakan, Golkar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi citra buruk tersebut.

Beberapa di antaranya ialah membangun citra Golkar sebagai partai bersih.

Salah satu caranya dengan mengeluarkan maklumat agar Fraksi Partai Golkar di DPR tak memanfaatkan jabatan untuk korupsi.

Ia meyakini pengaruh citra buruk kasus e-KTP kepada partainya ada batasnya sehingga akan berakhir pada waktunya.

"Saya rasa dalam survei juga dijelaskan bahwa pengaruh kasus itu ada batasnya. Tentu ke depan kami sudah melakukan langkah-langkah agar Golkar bersih dan ketua fraksi sudah membuat edaran yang tegas melarang pemanfaatan hak yang tak diizinkan," lanjut Airlangga.

Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Mei 2018.

Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Partai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.