PAN Minta Pemerintah Serius Penuhi Hak Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah serius memikirkan kesejahteraan buruh, terutama menyangkut hak-hak dasar para buruh.

Menurut Saleh, hak dasar yang harus dipenuhi, yaitu kontrak kerja, upah minimum, hingga waktu libur dan cuti.

"PAN meminta pemerintah membuKtikan keseriusannya. Kita minta bukti dari pemerintah mana tuntutan buruh yang dipenuhi?" ujar Saleh di gedung DPP PAN, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

(Baca juga : Buruh: Belum Tifus, Belum Loyal...)

Saleh melihat, pemenuhan hak dasar buruh selama beberapa tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo belum maksimal.

Ia ingin pemerintah menunjukkan bukti valid terkait pemenuhan hak buruh.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan menuntaskan janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Sebab, kata dia, banyak angkatan kerja Indonesia yang berpendidikan semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Mestinya kalau Menteri Hanif (Menteri Tenaga Kerja) mengatakan itu dua juta (lapangan kerja) setahun, ini sudah tahun keberapa mestinya bisa terpenuhi. Sekali lagi kami menginginkan memberikan bukti dan data itu. Karena ini penting membuktikan keseriusan pemerintah," kata dia.

(Baca juga : Moeldoko: Selamat Hari Buruh, Salurkan Aspirasi dengan Damai)

Sebab, jika pemerintah gagal memenuhi janji 10 juta lapangan pekerjaan, maka negara dianggap lalai melaksanakan amanah konstitusi dalam menjamin penghidupan layak bagi masyarakatnya.

"Jangan hanya statement saja. Kita melihat pengangguran masih luas, tidak hanya dirasakan golongan menengah ke bawah, tapi juga golongan berpendidikan," ujar dia.

Di sisi lain, Saleh ingin pemerintah membuka secara transparan isi Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dan Republik Rakyat Tiongkok di awal periode pemerintahan Jokowi.

"Pasalnya, ada dugaan bahwa MoU tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan turn-key project dimana proyek-proyek Cina di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari sana," katanya.

Sehingga kesepakatan ini harus dibuka secara transparan mengingat perdebatan dan keberadaan tenaga kerja asing semakin meresahkan.

"PAN meminta agar turn-key project yang melibatkan investasi Tiongkok di Indonesia dan investasi asing pada umumnya ditinjau kembali karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia," katanya.