Salin Artikel

PAN Minta Pemerintah Serius Penuhi Hak Buruh

Menurut Saleh, hak dasar yang harus dipenuhi, yaitu kontrak kerja, upah minimum, hingga waktu libur dan cuti.

"PAN meminta pemerintah membuKtikan keseriusannya. Kita minta bukti dari pemerintah mana tuntutan buruh yang dipenuhi?" ujar Saleh di gedung DPP PAN, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Saleh melihat, pemenuhan hak dasar buruh selama beberapa tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo belum maksimal.

Ia ingin pemerintah menunjukkan bukti valid terkait pemenuhan hak buruh.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan menuntaskan janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Sebab, kata dia, banyak angkatan kerja Indonesia yang berpendidikan semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Mestinya kalau Menteri Hanif (Menteri Tenaga Kerja) mengatakan itu dua juta (lapangan kerja) setahun, ini sudah tahun keberapa mestinya bisa terpenuhi. Sekali lagi kami menginginkan memberikan bukti dan data itu. Karena ini penting membuktikan keseriusan pemerintah," kata dia.

Sebab, jika pemerintah gagal memenuhi janji 10 juta lapangan pekerjaan, maka negara dianggap lalai melaksanakan amanah konstitusi dalam menjamin penghidupan layak bagi masyarakatnya.

"Jangan hanya statement saja. Kita melihat pengangguran masih luas, tidak hanya dirasakan golongan menengah ke bawah, tapi juga golongan berpendidikan," ujar dia.

Di sisi lain, Saleh ingin pemerintah membuka secara transparan isi Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dan Republik Rakyat Tiongkok di awal periode pemerintahan Jokowi.

"Pasalnya, ada dugaan bahwa MoU tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan turn-key project dimana proyek-proyek Cina di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari sana," katanya.

Sehingga kesepakatan ini harus dibuka secara transparan mengingat perdebatan dan keberadaan tenaga kerja asing semakin meresahkan.

"PAN meminta agar turn-key project yang melibatkan investasi Tiongkok di Indonesia dan investasi asing pada umumnya ditinjau kembali karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/01/13042631/pan-minta-pemerintah-serius-penuhi-hak-buruh

Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke