Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

Kompas.com - 20/04/2018, 23:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Jokowo dan Prabowo memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Baik kekuatan di basis pendukung maupun partai yang mendorong mereka.

Jika disatukan sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 2019, ia memastikan pasangan tersebut akan menang telak mengalahkan calon lainnya. 

"Realita politik sekarang memang Jokowi dan Prabowo kok. Itu fakta dari berbagai data, dari survei yang ada, selalu ada dua nama itu," ujar Maruarar di Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (2/4/2018).

Jokowi dan Prabowo juga dianggap negarawan sejati. Maruarar mengatakan, keduanya bisa menempatkan diri kapan harus bertarung dan kapan harus bersatu. Misalnya, kata dia, saat Jokowi baru diumumkan sebagai presiden terpilih, ia menemui Prabowo.

Kedatangannya diterima dengan baik oleh mantan Danjen Kopassus itu. Oleh karena itu, Maruarar menganggap kekuatan politik riil ada di tangan Jokowi dan Prabowo.

Baca juga : Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

"Hari ini bandul politik Indonesia ada di dua orang itu. Sudah tidak ada lagi yang lain. Dan mereka pasti akan jadi pemimpin yang sangat kuat," kata Maruarar.

Maruarar berharap dalam.waktu dekat ada komunikasi yang dibangun Jokowi dengan Prabowo untuk silaturahim, mendekatkan diri. Begitu pula dengan partai-partai yamg selama.inj berseberangan dengan pemerintah, seperti Partai Gerindra dan PKS.

"Mudah-mudaban dalam waktu dekat bisa ngobrol dengan Prabowo sebagai tokoh bangsa," kata dia.

Baca juga : Gerindra: Jokowi Pernah Tawari Prabowo Jadi Cawapres, Langsung Ditolak

Meski begitu, kata Maruarar, kekuatan besar dan elektabilitas tak selamanya menjadi alasan utama mencari cawapres. Kenyamanan juga menjadi hal lain yang penting.

Maruarar mencontohkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu memilih mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai wakil presidennya. Secara elektabilitas, mungkin Boediono kurang. Namun, mungkin ada kecocokan SBY dengan Boediono sehingga mereka berpasangan memimpin Indonesia.

Hal yang sama, kata Maruarar, pasti akan dipertimbangkan Jokowi dalam memilih calon wakilnya.

"Masalahnya mereka mau tidak? Bisa cocok kerjasama tidak? Kalau merekanya mau, partai-partai pendukungnya mau tidak?" kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com