Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Temui Presiden Jokowi Usai Rapat, Lapor Pertemuan dengan SBY?

Kompas.com - 18/04/2018, 18:59 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak langsung meninggalkan Istana seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

Saat menteri-menteri lain mulai meninggalkan Istana Bogor, mobil Kijang Innova hitam berpelat RI 16 milik Wiranto masih terparkir rapi, tak jauh dari ruangan tempat ratas digelar.

Mantan Panglima ABRI itu baru keluar dari ruangan pukul 17.32 WIB atau hampir 1 jam setelah rapat terbatas selesai.

Kepada wartawan yang sudah menunggu, Wiranto pun mengakui bahwa ia sempat berbincang empat mata terlebih dahulu dengan Presiden Jokowi.

"Loh, saya ini kan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ketemu Presiden, lapor Presiden, kan biasa biasa saja," kata Wiranto.

(Baca juga: Bambang Soesatyo: Pertemuan Wiranto dengan SBY untuk Mencairkan Suasana)

Kendati demikian, Wiranto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia melaporkan hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Enggak ada yang terlalu dibincangkan, itu apa sih?" kata dia.

Pada Rabu pagi tadi, Wiranto menemui SBY di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta. Soal pertemuan itu, Wiranto mengaku hanya meminta saran dan masukan jelang tahun politik.

Ia juga akan satu per satu menemui ketua umum parpol lainnya.

"Saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat beliau tentang masalah-masalah perpolitikan nasional, bagaimana pendapat beliau mengenai masalah pemilihan umum ke depan, ini kira-kira apa yang harus kita benahi lagi dan sebagainya," kata Wiranto.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com