Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu SBY, Wiranto Minta Masukan Presiden Ke-6 dan Ketum Parpol

Kompas.com - 18/04/2018, 15:09 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa pertemuan antara dirinya dengan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas permasalahan seputar situasi politik nasional.

"Sebagai Menko Polhukam saya harus memahami betul kondisi nasional pada saat kita menghadapi pemilu," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

"Pak SBY itu kan pertama, beliau mantan presiden, perlu kita dengarkan pendapatnya masalah-masalah politik nasional. Kondisinya bagaimana, dan bagaimana kira-kira ke depan, antisipasi beliau seperti apa, saya dengarkan," kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu, Wiranto juga meminta pandangan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terkait situasi politik nasional.

(Baca juga: Soal Pertemuan Wiranto dan SBY, Ini Respons PDI-P)

Menurut Wiranto, pemerintah perlu meminta pandangan dari berbagai pihak dalam menjaga stabilitas politik nasional jelang pemilihan umum (pemilu).

"Beliau (SBY) juga ketua partai politik sehingga juga punya satu pandangan tentang situasi politik nasional sekarang. Berkembangnya bagainana kira-kira, apa yang harus dilakukan dalam rangka tetap menjaga stabilitas politik nasional menghadapi pemilu," tutur Wiranto.

Selain itu, lanjut Wiranto, keduanya juga membahas persoalan keamanan nasional.

"Beliau dulu, kan, juga pernah mengelola masalah keamanan nasional pada saat saya dulu menjadi panglima. Beliau menjadi seorang kepala staf waktu itu, juga punya pandangan tentang keamanan nasional," kata Wiranto.

(Baca juga: Usai Pertemuan Tertutup, Wiranto dan SBY Kompak Tutup Mulut)

Wiranto mendatangi rumah SBY di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Berdasarkan pantauan di lapangan, pertemuan digelar pukul 10.30 WIB. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam 30 menit.

Seusai pertemuan, keduanya enggan mengeluarkan pernyataan sedikit pun meski sempat ditanya para awak media yang sudah menunggu di depan kediaman SBY.

Kompas TV Beberapa petani merasa malu karena sebagai penyangga beras nasional, raskin yang dinikmati warga miskin justru kualitasnya buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com