Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Ada Pihak yang Mengklaim Program KIP dan Sertifikat Tanah Gratis

Kompas.com - 07/04/2018, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada saja pihak yang mengklaim keberhasilan programnya. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, itu banyak yang ngaku-ngaku, 'itu program saya'," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Tak hanya program KIP, program pembagian sertifikat tanah gratis bagi rakyat pun banyak yang diklaim sepihak.

(Baca juga : Jokowi: Dulu Urus Sertifikat Lama, Sana Diminta, Sini Diminta...)

Jokowi mengatakan, ketika bertemu Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi, beberapa waktu lalu, ia diberi tahu ada pihak-pihak yang mengklaim sepihak pembagian sertifikat tanah gratis.

"Saya kemarin tahu dari beberapa anggota Adkasi. Jadi begini, mereka datang ke masyarakat, kumpulin syarat-syarat (penerbitan sertifikat tanah), kemudian datangi kantor BPN, diajukan ke sana," ujar Jokowi.

Tentu, permohonan sertifikat tersebut dilayani dengan baik di Kantor BPN. Pasalnya, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit tahun 2018 ini.

Apalagi, target itu disertai ancaman reshuffle bagi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, jika tidak mampu menyelesaikan target itu.

(Baca juga : Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Otomatis, BPN di daerah bekerja keras dan pelayanan pembuatan sertifikat lahan menjadi cepat rampung.

"Setelah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk, dia pergi ke desa. (bilang ke warga desa), 'nih (sertifikatnya). Ini (program) saya oh ya, bukan dia (pemerintahan Jokowi) ini'. Enak banget kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan itu secara berlebihan. Ia hanya meminta relawannya untuk menyebarkan informasi yang benar bahwa program KIP dan pembagian sertifikat tanah gratis adalah program pemerintahan Jokowi-JK, bukan yang lain.

"Itulah tugas Bapak, Ibu dan Saudara untuk menerangkan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian sertifikat tanah yang sekarang begitu cepat, itu programnya pemerintahan Jokowi-JK. Harus diterangkan. Kalau enggak begitu, banyak yang ngaku-ngaku," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com