Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Apabila Ulama dan Umaroh Berjalan Beriringan, Negara Aman Tenteram

Kompas.com - 03/04/2018, 17:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemimpin harus berjalan beriringan dengan ulama agar negara menjadi tenteram.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah bertemu 100 ulama yang berasal dari Jawa Barat, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Yang paling penting apabila ulama dan umaroh berjalan beriringan, Insya Allah negara ini aman dan tenteram," ujar Jokowi.

Baca juga : Tak Ada Pembahasan Politik dalam Pertemuan Jokowi Bersama Ulama se-Jawa Barat

Dari pertemuan itu, Jokowi menyerap masukan dari para ulama, seperti pengembangan lingkungan pondok pesantren hingga pengembangan ekonomi umat melalui bank wakaf mikro.

Jokowi juga membuka diri kepada ulama-ulama di daerah yang ingin berkomunikasi dengan dirinya. Istana, kata Jokowi, terbuka bagi para ulama.

"Kalau Beliau-beliau ini memang ingin memberikan masukan, ingin memberikan input bagi kebaikan provinsi, kebaikan daerah, maupun kebaikan negara, ya kita terima di Istana," ujar Jokowi.

Baca juga : Temui Jokowi, Ulama Jabar Kritik Banyak UU Tak Berjalan di Daerah

Jokowi menegaskan, ulama adalah penjaring aspirasi rakyat yang paling ampuh. Sebab, ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama lainnya biasa berhadapan langsung dengan rakyat setiap harinya.

"Masukan ulama betul-betul masukan yang memang masalah di rakyat, di umat. Jadi ya kami ini menampung, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di bawah," ujar Jokowi.

Kompas TV Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai beragam komentar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com