Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Baru MK Bantah Ada Kubu-kubu Hakim Konstitusi

Kompas.com - 02/04/2018, 19:50 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan baru Mahkamah Konsitusi (MK) membantah rumor yang menyebutkan bahwa ada dua kubu hakim konsitusi di MK.

Kabar itu mencuat setelah pemilihan ketua dan wakil ketua MK periode 2018-2020.

"Oh enggak ada (itu kubu-kubuan)," ujar Ketua MK Anwar Usman setelah mengucap sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam pemilihan Ketua MK, sembilan hakim konstitusi sepakat menggunakan sistem voting atau pemungutan suara secara terbuka.

Baca juga : Jusuf Kalla: Hakim MK Bukan Malaikat, Tetapi...

Mekanisme ini diputuskan setelah mufakat tidak kunjung tercapai dalam rapat permusyawaratan hakim yang digelar tertutup.

Dalam voting, hanya dua nama yang dipilih oleh 9 hakim MK. Dua nama itu adalah Anwar Usman dan Suhartoyo. Anwar mengantongi 5 suara, sementara Suhartoyo mengantongi 4 suara.

Setelah pemilihan ketua, para hakim konsitusi juga memilih wakil ketua MK secara voting. Hasilnya, kembali hanya dua nama yang muncul, yakni Aswanto dan Saldi Isra.

Voting pun menunjukan hal serupa, Aswanto mengantongi 5 suara, sementara Saldi Isra mengantongi 4 suara.

Baca juga : Inalillahi Wainailaihi Rojiun, Kalimat Perdana Pidato Ketua Baru MK

Anwar Usman mengatakan bahwa perbedaan itu sebagai hal yang biasa. Menurut dia, hal itu menunjukan bahwa setiap hakim konsitusi memiliki independensi masing-masing.

Aswanto juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, polarisasi pendapat hakim konsitusi bukan hal yang baku.

"Kadang-kadang kami di sini bersama (hakim) ini lima, nanti yang (hakim) ini pindah, biasa. Itu polarisasi berdasarkan independensi masing-masing," kata dia.

Kompas TV Anwar sudah dua kali menjalani masa tugas sebagai hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com