Salin Artikel

Pimpinan Baru MK Bantah Ada Kubu-kubu Hakim Konstitusi

Kabar itu mencuat setelah pemilihan ketua dan wakil ketua MK periode 2018-2020.

"Oh enggak ada (itu kubu-kubuan)," ujar Ketua MK Anwar Usman setelah mengucap sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam pemilihan Ketua MK, sembilan hakim konstitusi sepakat menggunakan sistem voting atau pemungutan suara secara terbuka.

Mekanisme ini diputuskan setelah mufakat tidak kunjung tercapai dalam rapat permusyawaratan hakim yang digelar tertutup.

Dalam voting, hanya dua nama yang dipilih oleh 9 hakim MK. Dua nama itu adalah Anwar Usman dan Suhartoyo. Anwar mengantongi 5 suara, sementara Suhartoyo mengantongi 4 suara.

Setelah pemilihan ketua, para hakim konsitusi juga memilih wakil ketua MK secara voting. Hasilnya, kembali hanya dua nama yang muncul, yakni Aswanto dan Saldi Isra.

Voting pun menunjukan hal serupa, Aswanto mengantongi 5 suara, sementara Saldi Isra mengantongi 4 suara.

Anwar Usman mengatakan bahwa perbedaan itu sebagai hal yang biasa. Menurut dia, hal itu menunjukan bahwa setiap hakim konsitusi memiliki independensi masing-masing.

Aswanto juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, polarisasi pendapat hakim konsitusi bukan hal yang baku.

"Kadang-kadang kami di sini bersama (hakim) ini lima, nanti yang (hakim) ini pindah, biasa. Itu polarisasi berdasarkan independensi masing-masing," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/19503681/pimpinan-baru-mk-bantah-ada-kubu-kubu-hakim-konstitusi

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke