Lodewijk Minta Kader Tak Persoalkan Mekeng Jadi Ketua F-Golkar di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus meminta seluruh kader Partai Golkar tak lagi mempersoalkan pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR menggantikan Robert J Kardinal.

Lodewijk menuturkan, meski Mekeng sering disebut dalam persidangan dan diduga terlibat kasus korupsi e-KTP, namun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Mekeng bersalah.

"Jadi kan orang sudah menjustifikasi seolah-olah pak Mekeng itu bersalah, kan belum, tidak, beliau dipanggil sebagai saksi. Bukan berarti beliau bersalah," ujar Lodewijk saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

(Baca juga : Mekeng Jabat Ketua Fraksi, Airlangga Sebut Golkar Tetap Bersih)

Lodewijk meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah sebelum putusan pengadilan.

Menurut Lodewijk, Mekeng tidak bisa disebut bersalah dan terlibat dalan kasus korupsi e-KTP walupun pernah dipanggil KPK sebagai saksi.

"Kita lihat asas praduga tak bersalah. Kalau dia dipanggil KPK dan kita vonis dia salah padahal sebagai saksi atau ada orang diminta sebagai sanksi meringankan karena dipanggil KPK, terus bersalah, kan enggak benar," tuturnya.

Sebelumnya, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab angkat bicara terkait pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar (PG) DPR RI dari Robert J Kardinal kepada Melchias Marcus Mekeng.

(Baca juga : GMPG Nilai Penunjukan Mekeng sebagai Ketua Fraksi Merusak Citra Golkar)

Menurut Sirajudin, pergantian tersebut dapat merusak citra Partai Golkar dan menimbulkan spekulasi upaya Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus korupsi e-KTP.

Pasalnya, Mekeng sering disebut di fakta persidangan dan diduga ikut terlibat kasus korupsi e-KTP.

"Pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua FPG DPR RI dapat juga menimbulkan spekulasi adanya upaya Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus megaskandal korupsi e-KTP, serta akan merusak citra Partai Golkar kembali," ujar Sirajudin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga : Kasus Korupsi E-KTP, Melchias Mekeng Disebut Terima 1,4 Juta Dollar AS)

Mekeng disebut mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP. Selaku Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Uang tersebut diberikan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Mekeng.

Selain kepada Mekeng, uang juga diberikan ke dua Wakil Ketua Banggar lainnya, yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing 1,2 juta dollar AS, serta Tamsil Lindrung sebesar 700.000 dollar AS.

Namun, politisi Golkar itu juga sudah membantah hal ini dan merasa nama baiknya tercemar karena disebut-sebut menerima uang dari proyek e-KTP tersebut.