Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2018, 19:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung Presiden Joko Widodo disebut lebih banyak mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibanding Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Hal itu diketahui dalam survei Poltracking Indonesia terkait Pilkada Jawa Timur yang dirilis di di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Awalnya, Poltracking lebih dulu menanyakan ke pemilih di Jawa Timur siapa calon presiden yang akan mereka pilih pada Pilpres 2019.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Khofifah-Emil 42,4 persen, Gus Ipul-Puti 35,8 Persen)

Sebanyak 58,5 persen menyatakan akan memilih Jokowi, sedangkan 20,1 persen memilih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dari pemilih Jokowi tersebut, sebanyak 48,8 persen mengaku memilih Khofifah-Emil.

"Sedangkan 38 persennya memilih Gus Ipul-Puti," kata Hanta.

Padahal, PDI-P dan PKB yang mengusung Gus Ipul-Puti merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Dua parpol lain yang juga mengusung Gus Ipul-Puti adalah Gerindra dan PKS.

(Baca juga : Survei Poltracking: 50,5 Persen Pemilih PKB Pilih Khofifah-Emil, 42 Persen Gus Ipul-Puti)

Adapun Khofifah-Emil diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PAN.

Di sisi lain, dari 20,1 persen pemilih Prabowo, justru lebih banyak memilih pasangan Gus Ipul-Puti.

"Sebanyak 47,7 persen (dari 20,1 persen) pemilih Prabowo memilih Gus Ipul-Puti. Sedangkan 40,5 persennya memilih Khofifah-Emil," lanjut Hanta.

Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2.83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Survei ini dilakukan pada 6-11 Maret.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com