Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi KPK, Sekjen Demokrat Bahas Pembangunan Integritas Caleg

Kompas.com - 15/03/2018, 17:04 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (15/3/2018).

Hinca datang dengan mengenakan jas biru, dan datang sekitar pukul 13:20 WIB didampingi oleh tiga orang. Dia keluar gedung KPK sekitar pukul 16:20 WIB usai melakukan diskusi dengan pimpinan KPK.

Kunjungan ke KPK, menurut Hinca, dilakukan dalam rangka melanjutkan pembahasan program partai politik berintegritas yang dilakukan oleh KPK bersama parpol peserta Pemilu 2019.

Ia berharap melalui program ini, para calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 nanti merupakan orang-orang yang berintegritas dan tidak tersangkut dalam pusaran korupsi.

"Dalam konteks pencegahan bahwa calon yang akan kami ajukan itu benar-benar tidak ada terkena sandungan soal korupsi. Ini kami melanjutkan diskusi bersama pimpinan KPK," ujar Hinca.

(Baca juga: Nasdem Bahas Pencegahan Korupsi dengan KPK)

Menurut Hinca, Partai Demokrat nantinya juga ingin mengundang KPK untuk melakukan pelatihan dan membangun pakta integritas bersama dengan para caleg Partai Demokrat. Hal itu ditujukan untuk menekan potensi korupsi yang dilakukan oleh caleg nantinya.

"Kami masih berancang-ancang. Mungkin kami bagi ke tiga wilayah itu, di barat, di tengah dan di timur. Nanti akan kami lakukan pertemuan langsung (dengan KPK)," kata dia.

Program Integritas Parpol merupakan upaya kerja sama KPK dengan 10 partai yang ada di parlemen serta dua partai baru yang sudah dinyatakan lolos verifikasi untuk Pemilu 2019, yakni PSI dan Perindo.

Kerja sama ini dalam rangka menciptakan integritas parpol dan para kadernya untuk menyambut Pemilu 2019.

Kompas TV Menurut Nurhayati Assegaf, komunikasi dengan semua partai jelang pemilihan presiden adalah hal yang biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com